Pemprov Ingin Pertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (kiri) menyerahkan secara simbolis sertifikat tanda lulus Diklat Pengelolaan Keuangan bagi bendahara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Jumat (15/3/2019). Diklat yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat itu digelar sejak tanggal 11 Maret s/d 15 Maret 2019. (Foto: Jusni-BPPG).

60DTK – BOGOR : Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menutup kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perbendaharaan Bagi Pegawai di Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang berlangsung sejak 11 – 15 Maret 2019, di Hotel Indra Djaya, Bogor.

Dalam sambutannya, Rusli Habibie mengatakan bahwa kesuksesan kegiatan tersebut tidak lepas dari peran penyelenggaraan dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta keikutsertaan para pegawai keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA : Hindari Pembiayaan Ganda, Penanganan Korban Kebakaran Di Libuo Diserahkan Ke Pemkot

“Kegiatan ini sudah sukses kita laksanakan, tapi akan lebih sukses lagi kalau apa yang diperoleh dari sini bisa dilaksanakan dengan baik nantinya. Karena Diklat ini ada untuk peningkatan kualitas kinerja kita,” kata Gubernur Gorontalo, dua periode ini, Jumat (15/3/2019).

Melalui Diklat ini diharapkan agar pengelolaan keuangan pemprov bisa mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh sebanyak lima kali berturut-turut.

Pengelolaan keuangan yang tidak saja tertib administrasi, tapi juga tepat guna, tepat sasaran dan tepat hasil.

BACA JUGA : Kadis Kominfotik : Perilaku Internet Cerdas, Kreatif Dan Produktif Masyarakat Perlu Dibina

“Meski demikian kita tidak boleh merasa puas. Pertumbuhan ekonomi kita bagus, program-program kita yang pro rakyat juga bagus, tapi kenapa angka kemiskinan juga tidak turun? Jadi bukan hanya persoalan pengelolaan keuangan dan administrasi tetapi juga harus diperhatikan peruntukannya untuk rakyat,” jelasnya.

urut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, Kepala Pusdiklat waspada BPKP RI, Djoko Prihatdono. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, serta panitia dan peserta Diklat. (rls)

Sumber : Humas Gorontalo Prov

Pos terkait

Tinggalkan Balasan