60DTK – PEMPROV : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba mengusulkan agar penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga honorer, menjadi salah satu isu strategis yang dibahas pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI).
Hal tersebut diusulkan pada rapat koordinasi Komisariat Wilayah (Komwil) FORSESDASI Provinsi Gorontalo di Mawar Sharon Kota Gorontalo, Selasa (12/2/2019).
BACA JUGA : Sekda Targetkan RKPD 2020 Selesai Bulan Juni
“Isu besar saat ini, salah satunya adalah penerimaan PPPK. Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota harus punya sikap yang sama terkait PPPK ini. Karena, tantangannya cukup besar terutama menyangkut penganggarannya. Karena itu, pada rakernas nanti kita perlu meminta petunjuk pelaksanaan dan ketegasan dari FORSESDASI untuk menyampaikan ke Kemenpan agar tidak terjadi perbedaan dalam menyikapi PPPK ini,” usul Darda.
Terkait penerimaan PPPK, Komwil FORSESDASI Provinsi Gorontalo menyepakati untuk menggunakan basik data Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di masing – masing pemerintah daerah.
BACA JUGA : Sekda Provinsi Gorontalo, Bina ASN Dan PTT Di Makassar
Lebih lanjut Darda berpesan, dalam rangka menghadapi pemilihan umum tahun 2019, Komwil FORSESDASI Provinsi Gorontalo untuk lebih mengingatkan dan menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sekda Provinsi Gorontalo menghimbau, seluruh ASN untuk bersikap netral dan fokus pada tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Sekda Kabupaten Gorontalo Hadijah Thayeb, selaku Ketua Komwil FORSESDASI Provinsi Gorontalo, Kepala Bagian Organisasi Biro Hukum dan Organisasi Provinsi Gorontalo, serta perwakilan Sekda Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.
BACA JUGA : Buka Pelatihan Aplikasi Sim-PD, Sekda Pertegas Fungsi Perjalanan Dinas
Pada rapat tersebut terinformasi pelaksanaan Rakernas FORSESDASI diagendakan akan berlangsung di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 20 hingga 22 Februari 2019 mendatang. Rakernas FORSESDASI akan membahas isu – isu strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. (rds/rls)
Sumber : Humas Gorontalo Prov.
