60DTK – GORONTALO : Sejak diprogramkan tahun 2015 yang lalu, kini dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat sudah dirasakan oleh masyarakat pedesaan di Provinsi Gorontalo. Hingga tahun 2018 kemarin, dana desa untuk Provinsi Gorontalo mencapai Rp. 1,634 Triliun.
Hal ini terungkap pada acara Penandatanganan Kontrak Individual antara Satker P3MD dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa di Grand Sumber Ria Kota Gorontalo, Sabtu (23/2/2019).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan, tahun ini (2019) pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 70 Triliun untuk dana desa. Dari jumlah tersebut, Gorontalo mendapat Rp. 636 Miliar untuk 569 desa.
“Kita harus syukuri dana desa terus naik setiap tahun. Menurut saya, program ini harus dilanjutkan dan diteruskan. Kalau kita tidak lanjutkan, maka sia-sialah program yang digelontorkan oleh pemerintah pusat khususnya pak (Presiden) Jokowi,” terang Rusli usai acara.
Olehnya, Gubernur dua periode itu berharap agar para pendamping desa lebih profesional serta pemerintah desa bisa mengalokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara yang dikatakan oleh Gubernur adalah dengan membangun rumah layak huni (mahyani) untuk masyarakat kurang mampu.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, ebutuhan ahyani ada 58.000 unit, sementara pemprov setiap tahun hanya mampu membangun untuk 1.000 unit Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR).
“Kalau setiap desa ada 10 mahyani dikalikan jumlah desa, maka selama 10 tahun persoalan mahyani kita sudah tuntas,” imbuhnya.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (BPMD-Dukcapil) Provinsi Gorontalo, pemanfaatan dana desa sukses membangun 16 jenis infrastruktur desa.
Jalan desa sepanjang 1.361,23 KM, jembatan 2.527 M, pasar desa 49 unit, Bumdes 5 unit, tambatan perahu 43 unit. Ada juga embung 18 unit, MCK 9.763 unit, Polindes 132 unit, PAUD 995 unit serta Posyandu 187 unit. (rds/rls)
