60DTK – Gorontalo: Humas pemerintah dituntut untuk mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi, guna memaksimalkan kerja kehumasan. Tidak lagi terpaku pada jam kerja, karena masyarakat membutuhkan informasi yang sifatnya real time.
“Tidak boleh ada lagi petugas humas yang gaptek, itu tidak boleh lagi ditemukan,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat memberikan sambutan pada Papat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan Kemensos, di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos), Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat, Rabu (21/08).
BACA: Temui Masalah, Staf Humas Protokoler Diminta Konsultasi Ke Pimpinan
Menurutnya, Humas merupakan bagian terpenting dari pemerintahan karena harus bisa menjembatani antara pemerintah dan masyarakat.
“Humas juga perlu membangun pencitraan kementerian maupun pemerintah secara umum atau “nation branding”, sebagai salah satu kunci penting negara bersaing dengan kompetisi global”, imbuhnya.
BACA: Cerita Biro Humas Dan Protokol Pemprov Gorontalo, Di Hari Ke-21 Ramadan
Di saat yang sama, Plt.Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo Masran Rauf yang menjadi salah satu peserta rakornas mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Kemensos melalui Biro Humasnya dengan Pemprov melalui Biro Humas Protokol untuk membantu menyebarluaskan pemberitaan terkait dengan kesejahteraan sosial.
“Kedepan sesuai komitmen bersama dalam rakornas ini akan tercipta akselerasi pemberitaan yang berkelanjutan, dan nantinya akan ada kompetisi untuk daerah yang pro aktif dalam memberi support berita ke kemensos RI”, jelas Masran.
BACA: Meski Berlangsung Sederhana, Sertijab Biro Humas Dan Protokoler Berjalan Lancar
Ia juga menambahkan, validitas data kemiskinan dan masalah sosial lainnya akan disalurkan melalui link website kemensos dan website pemprov untuk memudahkan aksesibilitas data yang selama ini berbeda dari berbagai instansi.
“Kehadiran seluruh Karo Humas Provinsi (Gorontalo) akan mampu membentuk wadah bersama dalam rangka penyaluran informasi yang dinamis kepada masyarakat luas”, pungkas Masran.
Rapat koordinasi ini dilakukan selama tiga hari, dimulai sejak tanggal 20 hingga 22 Agustus 2019. Peserta rapat koordinasi terdiri dari 34 Kepala Biro Humas pemerintah provinsi, 34 Sekretaris Dinas Sosial provinsi, pejabat kehumasan hingga Staf Biro Humas. (rls/adv)
