60DTK-Jakarta: Tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Gorontalo, mengalami kemajuan dan percepatan hingga 50% di pertengahan tahun 2019. Dengan kemajuan tersebut, pemerintah mendapat apresiasi dari LKPP RI.
BACA JUGA: Mantapkan Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa, Sekdaprov Kumpulkan Pejabat Administrator
“Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup signifikan untuk tata kelola PBJ. Tahun 2019 ini progres PBJ mengalami kemajuan dan percepatan hingga 50% di pertengahan dibanding tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 15-20%”, ungkap Ketua LKPP RI Roni Dwi Susanto saat menerima kunjungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama jajarannya, Kamis (19/12/2019).
Tidak hanya tata kelola pengadaan barang/jasa, Biro Pengadaan juga dinilai semakin matang sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Ada beberapa komponen yang sudah mencapai level 3, bahkan standarisasi LPSE sudah mencapai 12 standar. Dibutuhkan lima standar lagi agar bisa dikatakan ideal dengan cara menambah sarana prasarana dan server pendukung tahun 2020.
BACA JUGA: Sertifikasi Jadi Persyaratan Dari Gubernur Untuk Pengadaan Pejabat Eselon III
Ditambahkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, pihaknya mendorong tingkat kemandirian dan profesionalitas SDM Penyedia (kontraktor/konsultan) lokal untuk bersaing dengan perusahaan yang berskala besar.
Untuk mencapai hal itu menurut Rusli, perlu sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perusahaan yang sehat tidak saja secara administrasi, tetapi juga sehat secara finansial, peralatan dan SDM pelaksana. Perlu juga ada sanksi tegas agar para kontraktor sadar mereka hidup di dunia yang penuh persaingan yang profesional.
BACA JUGA: Karo Pengadaan Provinsi Rekomendasikan LPS Selesaikan Sengketa Kontrak
“Misalnya menawar pekerjaan tanpa kalkulasi sehingga harganya terlalu rendah. Begitu dia menang, kan rugi? Atau dalam kasus lain baru terima termin pertama bukannya kerjakan proyek malah beli mobil dan lain-lain. Itu yang perlu kita edukasi”, tambah Rusli.
Dalam pertemuan itu juga, secara khusus, Rusli Habibie mengundang Kepala LKPP dan jajaran kementerian/lembaga terkait untuk berkunjung ke Gorontalo.
BACA JUGA: E-Katalog Siap Permudah Pengadaan Barang Dan Jada Untuk OPD
Hal itu dimaksudkan, bisa memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pihak tentang perkembangan regulasi dan inovasi yang harus terus lahir di daerah. Rencananya awal Januari tahun 2020 yang langsung disanggupi oleh Kepala LKPP Roni Dwi Susanto. (adv)
Penulis: Kasim Amir
Sumber: Humas Provinsi Gorontalo
