60DTK, Jakarta – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto di Kantor LKPP Kuningan Jakarta, Senin (22/2/2021) untuk membahas metode pengadaan.
Dalam pertemuan itu ada tiga poin penting dipaparkan gubernur yakni pengadaan barang belanja bantuan sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Juga untuk belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga untuk Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pembuatan Hutan Rakyat di luar kawasan hutan (penanamam pohon) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kami merencanakan untuk membuat pengadaan 90 ribu paket Sembako dan pengadaan kemasan/tas dengan total anggaran Rp18 miliar,” papar Rusli.
Paket Sembako ini nantinya berisi beras, gula pasir, minyak goreng lokal, telur, bawang merah, bawang putih dan cabai lokal. Keseluruhan isi paket itu diharapkan merupakan produk lokal.
“Sasaran bantuan sosial ini adalah 37.483 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 52.517 KPM (non data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS) yang terdampak Covid-19,” urai Rusli.
Untuk bantuan sosial RHIR akan dianggarkan Rp9,75 miliar untuk dua kabupaten dan Kota Gorontalo. Pembangunannya akan dilakukan di kawasan kumuh perkotaan dan kabupaten untuk masyarakat yang terdata di DTKS.
Pada poin tiga di atas, Rusli memaparkan betapa pentignya pembuatan hutan rakyat dengan cara melakukan penanaman pohon. Program ini dianggarkan Rp6,954 miliar yang dikerjakan secara padat karya dengan luas kawasan 1.030 Ha tersebar di Gorontalo.
Dalam pertemuan itu juga Roni Dwi Susanto memberikan beberapa saran terkait dengan metode pengadaan langsung untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan. Ia juga menyarankan agar dinas terkait harus memperhatikan dan mengidentifikasi penyedia yang mampu melaksanakan kegiatan yang dimaksud.
Pada kesempatan itu Rusli Habibie didampingi Asisten II, Kepala Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perkim serta beberapa pejabat OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. (adv)
