60DTK, Kabupaten Gorontalo – Wilayah Boliyohuto cs (Kecamatan Boliyohuto, Bilato, Mootilango, Tolangohula, Asparaga) dan Batudaa cs (Kecamatan Batudaa, Tabongo, Batudaa Pantai, Biluhu) diupayakan bisa mendapat surat keputusan (SK) daerah kumuh pada tahun 2023 ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo di sela-sela kegiatan konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 Kabupaten Gorontalo, di Gedung Misfalah Limboto, Senin (6/02/2023).
“Insyaallah melalui perda (peraturan daerah) kita yang terbaru, semua akan kita berikan, termasuk Tibawa cs dan Boliyohuto cs,” beber Nelson kepada awak media.
Diketahui, sejauh ini memang baru tiga wilayah saja yang sudah mendapat SK daerah kumuh. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Telaga cs, Limboto cs, serta Tibawa cs.
Hal itu bahkan sempat mendapat perhatian cukup serius dari salah satu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Gorontalo B, Sun Biki.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, ketiadaan SK daerah kumuh di wilayah Boliyohuto cs dan Batudaa cs membuat Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak bisa memberikan bantuan rumah layak huni (mahyani) bagi masyarakat setempat.
Pasalnya, SK daerah kumuh sendiri menjadi salah satu persyaratan agar Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengintervensi perbaikan rumah bagi warga kurang mampu.
“Memang beberapa waktu yang lalu itu, berdasarkan survei dari pusat, hanya tiga ini yang layak. Makanya hanya itu yang kita berikan SK kumuh. Tapi tahun ini kita akan SK-kan semuanya,” tegasnya.
Lebih jauh, Nelson mengklaim bahwa sejauh ini bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo disebar ke seluruh kecamatan, termasuk yang belum memperoleh SK daerah kumuh.
“Dapat semuanya, walaupun dia tidak masuk SK kumuh, yang 11 ribu (kurang lebih) itu menyebar semua, seluruh kecamatan sudah dapat. Kami masih butuh lagi 10 ribu, dan itu didasarkan pada SK kumuh,” pungkasnya.
Pewarta: Andrianto Sanga
