60DTK – Gorontalo : Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai mengencangkan “Ikat Pinggang” soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Hal itu sebagai dampak virus corona (covid-19) baik nasional ataupun daerah.
Baca Juga : Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek Evaluasi Pelaksanaan APBD 2019
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut, rasionalisasi pendapatan dan belanja negara berdampak terhadap transfer dana ke daerah. APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo ditaksir menyusut Rp350 miliar dari total lebih kurang Rp2 triliun.
Rinciannya, dana pengimbang yang ditransfer akan berkurang Rp200 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kenderaan bermotor ditaksir berkurang Rp150 miliar.
Baca Juga : BPK Sampaikan Informasi Pemeriksaan Pendahuluan APBD kepada Wakil Gubernur Gorontalo
“Menurut penyampaian pak mendagri dan ibu menteri keuangan, bahwa pendapatan nasional tidak akan mencapai target pada APBN 2020. Salah satu pendapatan kita dari pajak. Banyak perusahaan yang tutup, industri yang mengandalkan impor juga terdampak,” jelas Rusli.
Sejalan dengan hal itu, Rusli meminta agar semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Hal ini dipandang penting, sehingga tidak terjadi defisit keuangan. Sejumlah program dan kegiatan setiap OPD yang belum penting, diminta untuk dibatalkan dan dialokasikan tahun depan.
Baca Juga : Sekretariat BPD Gorut Ikuti Bimtek Pembentukan APBDes
Tidak hanya berpotensi pada penyusutan APBD, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga susah payah untuk melakukan relokasi anggaran untuk penanganan corona. Tahap awal, pemerintah provinsi sukses mengalokasikan Rp89 miliar. Jika keadaan memburuk, maka dibutuhkan tambahan dana dari relokasi APBD sebesar Rp250 miliar sampai akhir tahun.
“Usulan pak gubernur kita mencari anggaran Rp100 miliar. Tetapi hitung-hitungan kami, itu hanya cukup sampai 30 Juni untuk membiayai bidang kesehatan, Jaring Pengaman Sosial dan bidang ekonomi. Kita butuh penambahan anggaran Rp200 – 250 miliar lagi hingga akhir tahun,” papar Kepala Bidang Keuangan, Huzairin Roham.
Baca Juga : Mantan Bupati Trenggalek Dituntut 8,5 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana APBD
Adapun belanja yang akan direlokasi yakni belanja kantor di luar listrik dan air, belanja makan dan minum serta perjalanan dinas. Begitu pula dengan proyek-proyek dan program lain yang sifatnya belum penting. (adv)
Penulis : Kasim Amir
