60DTK – Kota Gorontalo : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba berharap, indek demokrasi di Provinsi Gorontalo masuk dalam kategori baik.
Berdasarkan penilaian tahun 2018, capaian demokrasi Gorontalo masuk pada kategori sedang dengan skor 72,59. Pada tahun 2019, Gorontalo mendapatkan 3,56 poin dan 2018 poin tersebut turun menjadi 1,33.
“Kita semua berharap, kinerja demokrasi dapat terus ditingkatkan hingga mencapai kategori demokrasi baik dengan menyentuh skor di atas 80”, ucap Darda saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia 2019, Kamis (12/03/2020) di Hotel Maqna Gorontalo.
Suasana kebebasan berekspresi akhir-akhir ini kata Darda, semakin dirasakan oleh masyarakat. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurutnya, inilah yang mengharuskan pemerintah untuk bersikap peka dan terbuka terhadap aspirasi yang berkembang saat ini.
Dewasa ini lanjut Darda, tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah dalam aspek perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat, sudah sangat menggejala.
“Gejala ini merupakan manifestasi dari tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Kesadaran yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, juga merupakan wujud nyata dari pembangunan yang berpusat pada manusia”, jelas Darda.
Darda menambahkan, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mendorong kehidupan demokrasi kepada masyarakat dengan memberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya capaian aspek kebebasan sipil dengan nilai yang hampir mencapai skor 80 yaitu 79,33.
Sementara untuk aspek lembaga demokrasi skornya mengalami peningkatan hingga 7 poin lebih dari 68, 73 pada tahun 2017 menjadi 76,26 di tahun 2018. Darda berharap dari FGD ini bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga dihasilkan data Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang komprehensif.
Informasi dalam penghitungan IDI dikumpulkan melalui pengukuran terhadap determinasi, dinamisasi dan harmonisasi demokrasi dengan melakukan review Koran maupun review dokumen seperti Perda, Pergub, Surat Keputusan, dan APBD menurut fungsi dan lainnya. Selain Koran, juga dikumpulkan melalui kegiatan seperti FGD, yang nantinya akan dilengkapi dengan wawancara mendalam.
Kegiatan FGD akan berlangsung selama dua hari hingga besok yang diikuti oleh 27 peserta dari berbagai institusi seperti, LSM, organisasi pemuda, OPD pemerintah, dan jurnalis. (adv)
