60DTK, Kota Gorontalo – Fraksi PDI-P DPRD Kota Gorontalo meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo memperhatikan beberapa hal yang mereka nilai sangat penting pada tahun 2023 nanti.
Pertama, fraksi PDI-P meminta pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder melakukan pembayaran dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kota Gorontalo dengan baik dan sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami berharap ini tidak akan mengganggu stabilitas APBD ataupun penganggaran di Kota Gorontalo,” ujar Darmawan Duming saat menyampaikan pandangan Fraksi PDI-P terhadap Ranperda APBD Tahun 2023 yang diserahkan oleh Wali Kota Gorontalo, Marten Taha kepada Ketua DPRD, Hardi Sidiki, lewat rapat paripurna pembicaraan tingkat I di Aula Kantor DPRD Kota Gorontalo, Senin (3/10/2022).
Kedua, mereka ingin Pemerintah Kota Gorontalo melalui dinas terkait mulai memperhatikan dengan baik ketersediaan stok pupuk yang dibutuhkan para petani di daerah setempat.
“Walaupun ini bukan merupakan substansi di Kota Gorontalo, tetapi barang kali kita ini bisa menjadi perpanjangan tangan agar para petani bisa mendapatkan pupuk,” jelas Darmawan.
Berikutnya, pihaknya berharap pemerintah terus memantau berbagai dampak yang timbul di masyarakat akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada beberapa waktu lalu, utamanya terhadap para warga dengan ekonomi kurang mampu.
“Dampak dari kenaikan BBM ini harus bisa diantisipasi atau setidaknya diminimalisasi,” pintanya.
Terakhir, fraksi PDI-P meminta pihak eksekutif memperhatikan kesejahteraan tenaga honor atau tenaga penunjang kinerja daerah (TPKD) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
“Untuk ini, barangkali kita bisa sama-sama perjuangkan di pusat agar kiranya gaji ASN yang paling di bawah dan TPKD agar bisa diperhatikan kesejahteraannya,” pungkas Darmawan. (adv)
Pewarta: Andrianto Sanga
