60DTK – Gorontalo: Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Kota Gorontalo menggelar aksi dukungannya terhadap kemerdekaan yang selama ini selalu disuarakan oleh orang-orang Papua. Aksi dukungan itu berlangsung di gerbang depan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sore (1/12) kemarin.
Rahman orator dalam aksi tersebut, mengatakan, tingginya diskriminasi terhadap orang Papua, baik dari akses pendidikan, infrastruktur, dan jaminan kesehatan yang harus di perjuangkan oleh rakyat Papua itu sendiri.
Kata Rahman juga, Pemerintah Indonesia seakan tutup mata dengan apa yang sedang terjadi di sana, di Papua. Melalui aksi dukungan sore itu, ia mempertegas bahwa sudah saatnya kita memberikan hak bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib mereka ke depan.
“Satu-satunya jalan untuk orang Papua keluar dari bentuk ketidakadilan yang dirasakan saat ini, diskriminasi yang terus terjadi dan bahkan masih tingginya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dibentuk sendiri oleh Pemerintah Indonesia, ialah kemerdekaan bagi rakyat Papua,” ujar Rahman sore itu, Minggu (1/12/2019).
Ia juga mempertegas bahwa beberapa mahasiswa dan aktivis Papua yang sudah beberapa bulan ditahan oleh aparat harus segera dikeluarkan karena itu melanggar amanat konstitusi menyampaikan pendapat di depan umum.
Masri Buamona selaku koordinator aksi pada sore itu juga mengatakan, aksi hari ini yang dilakukan oleh FRI-WP Kota Gorontalo sebagai pernyataan sikap kami terhadap kemerdekaan rakyat Papua. Karena kami sendirinya mengaku sebagai warga Indonesia yang sadar tidak mau di katakan penjajah oleh bangsa Papua, karena Papua itu memiliki sejarah yang panjang dan berbeda dengan sejarah Indonesia yang saat ini kita pahami.
“Jadi melalui aksi ini juga kami memberikan dukungan, bersamaan juga pada hari ini tanggal 1 Desember adalah peringatan hari untuk Papua merdeka. Papua sendiri di tahun 1961 sudah mendeklarasikan hari kemerdekaannya dan diakui oleh Belanda pada saat itu yang menjajah bangsa Papua,” ujarnya saat diwawancarai selepas aksi berlangsung, Minggu (1/12).
Menurut Masri sendiri dengan memberikan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Papua dapat menurunkan persoalan pelanggaran HAM di tanah Papua.
“Kalau dilihat dari ras saja kita sudah berbeda dengan orang Papua, bahkan proses perlawanan kolonialisme yang terjadi di jaman Hindia-Belanda saja sudah berbeda, Indonesia merdeka 1945 dan diakui 1949 oleh PBB dan Papua itu sendiri di tahun 1961 mencapai hak kemerdekaannya. Maka dari itu persoalan kemerdekaan hak segala bangsa harus ditegakan.”
Selain mendukung kemerdekaan orang Papua, kami dari FRI-WP Kota Gorontalo juga melayangkan tuntutan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera mungkin menarik pasukan militer dari tanah Papua karena bisa berdampak terhadap aksi represifitas yang sangat tinggi.
“Selain menuntut hak kemerdekaan untuk rakyat Papua, ialah tarik militer dari tanah Papua karena bisa menyebabkan represifitas yang tinggi di Papua. Dan memberikan pendidikan gratis, stop mendiskriminasi mahasiswa Papua yang sedang studi di luar Papua, dan stop melakukan penangkapan terhadap aktivis lingkungan, aktivis HAM, dan aktivis pro demokrasi,” tutup Masri.
Penulis: Zulkifli M.
