Gubernur Gorontalo Perjuangkan Pengembangan TPA Talumelito ke Menteri PPN/Bappenas

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (kopiah karanji) bersalaman dengan Menteri Bappenas RI Suharso Monoarfa (kiri), pada Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Foto : Salman/Humas.

60DTK – Gorontalo : Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memperjuangkan proyek strategis pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talimelito di Kabupaten Gorontalo kepada Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa, pada Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki mengatakan, pengembangan TPA Talumelito harus segera dilakukan. Menurutnya, TPA yang menampung sampah dari tiga daerah seperti Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Bone Bolango, nyaris penuh.

Bacaan Lainnya

“Dari empat selter yang ada, tiga di antaranya sudah ditutup untuk timbunan sampah. Selter empat dengan luas 2,1 hektar dan kedalaman sembilan meter, tinggal menyisakan sedikit ruang kosong”, kata Budi.

Pada kesempatan itu, Rusli juga memaparkan beberapa program strategis lainnya yakni kelanjutan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan kelanjutan Jalan Nasional Jalur Selatan Gorontalo – Manado.

“Terkait GORR ini bahwa Pak Presiden memberikan janji tentang pembebasan lahan, itu yang akan kita bahas dengan tim teknis di Bappenas. Mudah-mudahan bisa dipenuhi”, jelas Budi.

Selain usulan proyek utama tahun 2021 lanjut Budi, Gubernur juga memperjuangkan proyek strategis nasional di Gorontalo yakni revitalisasi Danau Limboto, Bandara Jalaluddin untuk Embarkasi Haji, SPAM Regional dan Islamic Center.

Pada rapat tersebut, Gubernur Gorontalo menjadi “bintang” dalam forum yang dihadiri oleh Gubernur serta Pejabat dan Staf Bappenas itu. Itu setelah Rusli memaparkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rumah Sakit dr. Hj. Ainun Habibie. Skema yang diambil oleh Pemerintah Provinsi tersebut, dipandang patut untuk dicontohi oleh daerah lain yang minim APBD, namun tetap melakukan pembangunan.

“Skema KPBU menjadi alternatif terbaik pembangunan infrastruktur dasar di tengah sulitnya kondisi keuangan di pusat dan di daerah”, jelas Mengeri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa. (adv)

Pos terkait