60DTK, Kota Gorontalo – Beberapa waktu lalu, Presiden RI, Joko Widodo, telah menunjuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menjadi leading sector program lumbung pangan Indonesia.
Menindaklanjuti tugas tersebut, Kemhan akan melakukan pendataan lahan kosong milik negara, khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Lahan ini akan dimanfaatkan sebagai tempat menanam sejumlah jenis tanaman pangan.
“Saya diperintahkan oleh Menteri Pertahanan, untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi di Gorontalo, untuk mencari dan memperoleh data tentang lahan kosong milik negara yang akan digunakan untuk program BCLS,” ujar Analis Kebijakan Kemhan RI, Kolonel Inf. Paulus Herpomo Triwibowo, usai bertemu Wagub Gorontalo, Idris Rahim, Selasa (25/08/2020).
Paulus merincikan, lahan yang dibutuhkan untuk program BCLS tersebut adalah seluas 35 hektare. Lahan tersebut akan ditanami singkong seluas 30 hektare, sementara 5 hektare yang tersisa akan digunakan untuk padi sawah.
Lahan itu pun nantinya akan dikelola oleh Kemhan selama 20 tahun, di mana pengolahnya akan diambil dari komponen cadangan yang akan dididik oleh TNI.
“Di lokasi perkebunan akan dibangun sejumlah fasilitas seperti barak untuk pekerja, gudang, dan pabrik. Mudah-mudahan di Gorontalo bisa terpenuhi lahan BCLS tersebut,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Wagub Gorontalo, Idris Rahim pun menyambut baik pelaksanaan program BCLS di Gorontalo. Menurutnya, hal itu akan sangat mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya di Gorontalo.
Meski begitu, untuk menyiapkan lahan yang akan digunakan, masih harus melalui proses pendataan. Pasalnya, lahan yang dibutuhkan itu di luar lahan eksisting.
“Masih perlu pendataan karena lahan yang akan digunakan untuk program ini di luar lahan eksisting. Mudah-mudahan bisa terpenuhi sehingga bisa mendukung program ketahanan pangan nasional,” pungkas Idris. (adv)
Pewarta: Andrianto Sanga
