Kemiskinan Ekstrem Jadi Fokus Pemprov Gorontalo Tahun Ini

Suasana roadshow rapat koordinasi dan evaluasi Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Boalemo, yang dipimpin oleh Penjagub Gorontalo, Ismail Pakaya, Kamis (11/01/2024). (Foto: Ryan)

60DTK, Kabupaten Boalemo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan berupaya menurunkan kemiskinan ekstrem hingga ke angka 0 di tahun 2024 ini. Hal ini diutarakan oleh Penjagub Gorontalo, Ismail Pakaya pada rapat koordinasi dan evaluasi dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo, di Aula Pendopo Kantor Bupati Boalemo.

“Kita mau kemiskinan ekstrem habis semua tahun ini. Tapi tidak berarti langsung jadi kaya. Karena miskin itu ada desil-desilnya, satu, dua, tiga, empat. Jadi miskin ekstrem itu ketika kita hilangkan dia naik jadi miskin,” ungkap Ismail, Kamis (11/01/2024).

Bacaan Lainnya

Saat ini, presentase kemiskinan di Provinsi Gorontalo berada pada angka 2,44 persen, masuk dalam lima besar provinsi termiskin di Indonesia. Kenyataan tersebut menjadi pekerjaan berat bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak kini dan ke depan.

Di samping masalah fiskal yang terbatas, faktor lain seperti stunting dan inflasi juga memperberat pemerintah daerah dalam melakukan intervensi. Oleh karena itu, Ismail meminta kerja sama dan koordinasi yang baik dari pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemkab Boalemo.

“Miskin kita ini tidak turun-turun. Kadang naik nol koma, kadang turun nol koma. Banyak program yang berkaitan dengan kemiskinan tapi tidak sesuai sasaran. Kita harus lakukan perbaikan, jadi mari kita segera lakukan sinkronisasi data, tapi harus by name, by adress,” Jelas Ismail.

Pada kesempatan itu, Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Gorontalo melalui anggaran APBD dan APBN 2024, menyalurkan anggaran program strategis nasional ke Kabupaten Boalemo dengan total pagu sebesar Rp59,2 miliar.

Rinciannya, Rp43,7 miliar berasal dari APBD melalui 11 OPD dan Rp15,5 miliar berasal dari APBN. Anggaran APBD dari 11 OPD antara lain Dinas PUPR KP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Keuangan, Dinas Nakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kumperindag, Biro Pemerintahan dan Kesra, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian. Sementara untuk APBN berasal dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian. (adv)

 

Pewarta: Andrianto Sanga

Pos terkait