60DTK, Gorontalo – Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Mukhamad Mukhanif, menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2025.
Forum yang digelar oleh Badan Perencanaan Penelitian dan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo itu dibuka secara resmi oleh penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, di Balai Riung Hotel Aston Kota Gorontalo, Selasa (20/02/2024).
Dalam kesempatan itu, Mukhanif menjadi salah satu narasumber yang menyampaikan terkait indikator penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyusunan RKPD 2025, yakni salah satunya adalah terkait Kkmiskinan.
“Pada Maret 2023 berdasarkan data susenas, tercatat 15,15 persen atau 183,71 ribu orang penduduk miskin di Provinsi Gorontalo. Angka ini masih menempatkan Gorontalo berada di posisi ke-5 provinsi dengan kemiskinan tertinggi,” ungkapnya.
Menurutnya, tren panjang kemiskinan Gorontalo memang dimulai dari pemekaran Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2002, dengan angka kemiskinan mencapai 33 persen atau sepertiga penduduknya miskin.
Meski begitu, melihat angka kemiskinan saat ini yang telah menurun atau berada pada posisi 15,15 persen, Gorontalo dinilai merupakan provinsi tersukses dalam pengentasan kemiskinan selain Maluku.
Di sisi lain, Mukhanif menyayangkan bahwa narasi utama yang selalu dimunculkan adalah peringkat miskinnya dan bukan keberhasilannya mngentaskan lebih dari setengahnya dalam kurun waktu 20 tahun. Padahal pengentasan kemiskinan tidaklah mudah dan perlu dibedah faktor yang melatarbelakangi.
“Kenapa kemiskinan di Provinsi Gorontalo tinggi? Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu faktor. Rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk pada kelompok penduduk terbawah (desil 1 dan desil 2) Gorontalo merupakan terendah kedua di Indonesia,” paparnya.
“Padahal pada desil yang lain malah peringkatnya tinggi. Juga data sakernas 2023 menunjukkan rata-rata pendapatan pekerja bebas Gorontalo terendah ketiga di Indonesia. Mengambarkan pendapatan orang miskin di Gorontalo lebih rendah dibanding provinsi lain,” tambahnya.
Selain itu, Ia juga menjelaskan salah satu faktor tingginya kemiskinan disebabkan oleh transformasi industri yang lambat, karena kontribusi Gorontalo pada PDRB sektor industri hanya 4,56 persen.
Padahal di sektor pertanian, Gorontalo terbesar kedua setelah Sulawesi Barat. Untuk itu, provinsi dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB rendah, cenderung memiliki angka kemiskinan yang tinggi.
Meski demikian, Mukhanif dalam paparannya menjelaskan solusi pentingnya dalam menangani kemiskinan saat ini adalah mencari sektor baru yang dapat membangkitkan perekonomian yakni sektor industri makanan dan minuman.
Sektor ini memiliki backward linkage dan forward linkage tinggi sehingga dampaknya akan meningkatkan aktivitas ekonomi lain sebagai input bahan baku maupun aktivitas ekonomi pengguna produk industri makanan minuman ini.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya. Menurutnya, kemiskinan menjadi salah satu dari tujuh indikator makro yang diprioritaskan pemerintah untuk pembangunan daerah pada tahun 2025.
“Saya yakin angka kemiskinan ini akan turun jika kita semua pemerintah dan seluruh stakeholder bisa harmonis dalam menjalankan program,” ujarnya.
Pewarta: Hendra Usman
