60DTK, Gorontalo – Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Gorontalo, Moh. Sahrul Lakoro menanggapi pernyataan Ketua Laskar Macan Asia Provinsi Gorontalo, Kamarudin Kasim, yang tayang di media daring Rekam Fakta tanggal 30 Oktober 2023 dengan judul Ismail Pakaya Dianggap Gagal Pimpin Gorontalo.
“Saya baca statement tersebut dan menilai bahwa tidak ada dasar untuk mencopot Pj Gubernur Gorontalo. Mungkin yang bersangkutan dehidrasi karena kurang minum air. Perlu dimaklumi sekarang musim kering,” ucap Sahrul Lakoro, Selasa (31/10/2023).
“Statement ini kurang literasi, mungkin belum membaca asas desentralisasi yang mana asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah, di mana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan untuk dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat,” lanjutnya.
Isu keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di Bone Bolango dan Pohuwato baru-baru ini pun menurutnya tidak serta-merta menjadi beban Ismail Pakaya sebagai penjagub, terlebih sampai menilai hal itu sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan Ismail Pakaya sebagai penjagub.
“Kita tidak bisa membebankan dan menyalahkan Pj Gubernur Gorontalo, kan masih ada bupati yang seharusnya berwenang dalam daerahnya dan tidak dapat intervensi. Saya lebih menyarankan agar kiranya statement ini dilayangkan pada bupati atau kepala daerah yang daerahnya kurang kondusif. Kalau hanya mematokkan pemerintahan ke gubernur, maka lebih baik jangan ada pemilihan bupati,” tegasnya.
Selain itu, Ia juga menilai Ismail Pakaya sudah bekerja maksimal sebagai Penjagub Gorontalo, sesuai kewenangannya. Sejak Kantor Bupati Pohuwato dibakar massa tanggal 21 September 2023, empat jam berikutnya Ismail bahkan sudah berada di lokasi untuk memantau kondisi daerah. Ismail saat itu juga memilih bermalam di Pohuwato dan menggelar rapat bersama Forkopimda dan Pemda setempat keesokan harinya.
Tanggal 25 September 2023, Ismail Pakaya menerima tim dari Kemendagri yang diutus Mendagri untuk mencari informasi terkait kerusuhan di Pohuwato, dan hari itu juga digelar rapat yang dihadiri semua pemangku kepentingan.
“Tanggal 18 Oktober 2023 sudah ada solusi. Lahan milik penambang yang 2000 proposalnya itu akan disurvei ulang oleh pihak perusahaan dan tim yang sudah dibentuk. Dibilang gagalnya di mana?” imbuh Sahrul.
Sahrul pun meminta LSM pengkritik untuk memahami dulu apa yang menjadi objek kritikan. Ia minta Kamarudin Kasim belajar terlebih dahulu tentang sistem pemerintahan daerah.
“Saya menyarankan kembali agar yang melayangkan statement bisa belajar dulu apa itu asas desentralisasi, baru mengkritik. Jangan sampai bikin malu Gorontalo untuk desak ke Mendagri,” tutupnya sambil tersenyum.