60DTK, Gorontalo – Dalam hal mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 pada Pilkada mendatang, Komisi Pemelihan Umum (KPU) Bone Bolango beri materi penegakan hukum protokol kesehatan pada kegiatan rapat koordinasi (Rakor), yang digelar di Auditorium Bone Bolango, Kamis (17/9/2020).
Pada kegiatan ini, Plh. Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, Syahbudin Bau bertindak sebagai pemberi materi. Adapun materi yang dijelaskan mengenai beberapa peraturan-peraturan yang dikeluarkan KPU sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19.
Diantaranya, Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagai Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU akibat pandemi Covid-19.
“Tahapan yang sedang berlangsung saat itu sempat tertunda dan kemudian dilanjutkan kembali setelah keluarnya Perpu tersebut, sebagai acuan pelaksanaan Pilkada lanjutan,” ungkap Syahbudin dilansir dari Read.id.
Ia juga menjelaskan, aturan-aturan yang keluar pada dasarnya, mengatur tahapan-tahapan yang akan dilalui pada Pilkada serentak di tahun 2020, di tengah Pandemi Covid-19.
“Secara khusus aturan itu dibentuk untuk merinci tahapan Pilkada serentak tahun 2020 yang sempat tertunda sekitar 3 bulan, imbas dari mewabahnya Covid-19” jelasnya.
Meskipun, saat ini kabupaten Bone Bolango tertimpa musibah berupa bencana alam banjir bandang dan tanah longsor, namun hal tahapan pilkada tetap berjalan dengan lancar. Itu semua berkat kerja keras dari teman-teman Badan Adhock.
“Alhamdulilah semua dapat diselesaikan berkat kerja keras, komitmen teman-teman badan adhock. Walaupun mereka dalam wilayah bencana tersebut, sebagai penyelengara,” ucapnya.
Untuk itu, Ia berharap Pilkada di tahun ini akan berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai, serta memiliki nilai-nilai demokratis.
“Mari kita songsong Pilkada Bone Bolango tahun 2020 yang sehat, aman, damai, dan demokratis,” tutupnya. (adv/rls/hnd)
