60DTK, Kota Gorontalo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Gorontalo sepakat menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang ada di daerah setempat dalam rangka penguatan kapasitas pemilu.
Kesepakatan ini dibuktikan dengan adanya pertemuan sekaligus penandatangan kerja sama antara masing-masing pihak yang berlangsung di Hotel Yulia, Kota Gorontalo, Senin (20/11/2023).
Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem mengatakan, kerja sama tersebut sangat penting mengingat penyelenggaraan pemilu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal teknis saja, tetapi juga masalah-masalah terkait pelanggaran hukum.
Menurutnya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum ini tidak hanya wajib diketahui oleh lembaga penyelenggara baik KPU, Bawaslu, DKPP, maupun peserta pemilu, yakni partai politik, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna hak pilih.
“Poin-poin kerja sama antara lain soal litigasi dan nonlitigasi soal pandangan hukum, pertukaran data dan informasi, sampai bantuan hukum,” beber Fadliyanto.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran kejaksaan se-Provinsi Gorontalo karena telah bersedia untuk menjalin kerja sama dengan KPU di tingkat kabupaten, kota, bahkan provinsi.
“Kerja sama dengan kejaksaan saya kira penting sekali dalam memberi penguatan mengenai persoalan hukum. Terima kasih telah berkenan melakukan kerja sama dengan KPU se-Gorontalo,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Purwanto Joko Irianto mengatakan, kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya oleh KPU maupun Bawaslu.
Oleh kerja itu, kata Purwanto, pihaknya selalu siap berkolaborasi, termasuk berkomitmen untuk mendukung serta membantu KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu yang sehat.
“Karena kita semua pasti berharap pelaksanaan pemilu baik pilpres, legilatif, pilgub, bahkan pilkada bisa berjalan demokratis, jujur, adil, dan berkualitas,” ujarnya.
Pewarta: Andrianto Sanga
