Nelson Ungkap Tiga Posisi Tenaga Kontrak yang Sulit Diberhentikan

Bupati Gorontalo yang juga merupakan deklarator Pembentukan Provinsi Gorontalo, Nelson Pomalingo. (Foto: dok. Bagian Protokol Setda Kabgor)

60DTK, Kabupaten Gorontalo – Seluruh tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo akan diberhentikan secara bertahap. Kebijakan tersebut sudah dimulai pada awal Juli ini, total ada 82 orang yang dirumahkan.

Terlepas dari itu, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengakui ada tiga posisi tenaga honor yang sulit mereka berhentikan, setidaknya dalam beberapa bulan ke depan. Ia bahkan menyebut posisi-posisi ini sangat dibutuhkan pemerintah.

Bacaan Lainnya

“Saat ini, kita memang sementara melakukan efisiensi kaitannya dengan tenaga kerja alias tenaga kontrak. Tapi ada tiga yang sulit untuk kita keluarkan karena memang dibutuhkan,” aku Nelson, Selasa (11/07/2023).

Posisi pertama, kata Nelson, adalah tenaga kontrak di bidang pendidikan alias guru honor. Menurutnya, jika mereka diberhentikan, jumlah tenaga pengajar Kabupaten Gorontalo akan berkurang dan itu bisa berdampak pada proses belajar-mengajar di sekolah.

“Kalau mereka sudah kita berhentikan, siapa yang akan mengajar anak-anak siswa?” tanya Nelson retoris.

Posisi berikutnya adalah tenaga honor di bidang kesehatan. Di bidang ini, Nelson menyebut semuanya sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu dokter, tenaga perawat, hingga bidan.

“Kemudian posisi lainnya adalah tenaga teknis seperti sopir (untuk pimpinan OPD dan beberapa pejabat eselon III) dan lain-lain. Itu kan susah untuk kita ganti,” bebernya.

Meski begitu, Ia meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Kesehatan (Dikes) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) agar membedah dengan baik kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Gorontalo.

Ia menekankan, jika memang ada tenaga kontrak yang layak diberhentikan, harus ada langkah yang dilakukan selanjutnya, misalnya dengan membuka jabatan tertentu saat penerimaan C-ASN, atau dengan melakukan pemerataan tenaga kontrak yang tersisa.

“Kalau itu memang kita butuhkan, boleh melakukan pengangkatan atau pemerataan. Kemarin saya ke Pulubala, di Toyidito itu ada sekolah yang tidak punya guru, mohon ini dilihat dengan baik. Begitu juga tenaga kesehatan, jangan semuanya di puskesmas,” pungkas Nelson. (adv)

 

Pewarta: Andrianto Sanga

Pos terkait