60DTK, Gorontalo – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota Gorontalo melakukan penandatanganan pakta integritas, sebagai satu pernyataan netral saat pemilu 2024 mendatang. Penandatanganan ini berlangsung di Lapangan Taruna Remaja, Kamis (14/9/2023).
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha mengungkapkan, apabila dalam pelaksanaan atau proses tahapan pemilu ada ASN yang melakukan pelanggaran, mereka akan diberi sanksi berat sesuai ketentuan.
“Mulai dari penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala, sampai pada pemberhentian sebagai aparatur sipil negara,” tegas Marten saat diwawancarai.
Pelanggaran yang dimaksudkan bukan hanya sekadar ikut kampanye, tetapi juga menyatakan dukungan terhadap salah satu partai maupun calon lewat media sosial pun akan diberikan sanksi berat. Oleh karena itu, Marten berharap masalah ini harus dipahami betul oleh ASN.
“Jangan mudah dipengaruhi oleh partai politik, terutama dalam pendekatan kekeluargaan, karena sekali terpengaruh dan ikut terlibat, ada konsekuensi yang akan dihadapi. Saya tidak mau mereka itu mengalami hal seperti itu. Saya paham betul karena saya sebagai pimpinan partai politik, tapi bisa tidak pernah mau melibatkan ASN. Karena setahu saya berat bagi mereka kalau mungkin bagi saya nggak terlalu ada sanksi apa-apa karena saya bukan ASN,” tegas Marten.
“Tapi bersyukur mereka telah mengucapkan deklarasi bahwa tidak akan melakukan praktik-praktik politik praktis, tetap bertindak netral dalam menghadapi pemilu, terutama pemilu legislatif dan pemilu presiden,” tandasnya. (adv/hnd)
