60DTK – KOTA GORONTALO : Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim bulan Mei nanti menginjak usia 7 tahun. Berbagai program sedang, telah dan terus dilaksanakan.
Salah satunya yang kini menjadi primadona yakni pasar murah yang dikemas dalam Bakti Sosial NKRI Peduli. Program pro rakyat ini sudah digelar sejak tahun 2012 lalu dan hingga kini masih berjalan.
Pelaksanaan pasar murah juga punya andil dalam hal menampung hasil pangan petani. Kadis Diskumperindag M. Nadjamuddin menjamin produk bahan pokok yang dijual berasal dari petani Gorontalo. Sisanya seperti minyak goreng dan gula disuplai dari swasta.
BACA JUGA : Begini Cara Rusli-Idris Memperlakukan APBD
“Kita selalu bekerjasama dengan Dinas Pertanian mana petani yang komoditinya bisa mensuplai ke kita. Beras ini contohnya, memang dia packingan (dibungkus per 5 kg) tapi ini beras asli Gorontalo. Rempah-rempah kita malah kehabisan stok, perlu didatangkan dari Sulteng,” jelas Nadjamuddin.
Pasar murah dengan harga serba 5 Ribu mulai diminati warga. Tak kurang dari 1.000 orang hadir disetiap titik setiap kali digelar. Gubernur Rusli sempat marah besar karena menilai panitia tidak siap.
Warga yang berdesak-desakan kala itu hanya dilayani dengan menggunakan mobil truk. Akibatnya terjadi penumpukan pembeli. Hal itu sudah diantisipasi dengan menyediakan lapak di setiap lokasi acara.
BACA JUGA : Pasar Murah Pemprov Mulai Masif Dilaksanakan, Ini Alasannya
Belakangan “jurus merakyat” ala Gubernur Gorontalo ini mulai disorot. Sebagian menilai program ini ada kaitannya dengan Pemilu 2019. Terlebih status Rusli Habibie sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Gorontalo.
Mantan Bupati Gorontalo Utara itu tetap bergeming pada pendiriannya. Ia menilai tudingan itu salah alamat, sebab faktanya program ini bukan timbul saat pemilu. Terlebih jika melihat antusiasme warga dan dampak yang mereka rasakan hingga saat ini. (rls)
Sumber : Humas Gorontalo Prov