60DTK, Kota Gorontalo – Pemerintah pusat melalui Kementerian PU telah mengeluarkan APBN untuk pengerjaan tanggul dalam rangka mengendalikan banjir dan normalisasi Sungai Bone dan Bolango.
Untuk pengerjaan tanggul wilayah sungai Bone saat ini masih terkendala pada pembebasan lahan. Hal itu diakibatkan anggaran yang hanya berfokus pada pengerjaannya, tidak untuk pembebasan lahan.
“Jadi persoalan sekarang bahwa pembangunan ini terkendala adanya masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir sungai itu,” ungkap Wali Kota Gorontalo, Marten Taha saat diwawancara usai rapat evaluasi kegiatan pekerjaan pengendalian banjir normalisasi Sungai Bone dan Bolango di Aula Banthayo lo Yiladia, Selasa (21/09/2021).
Menanggapi persoalan tersebut, kata Marten, pihaknya tetap akan mencarikan jalan keluar, sehingga proyek pengerjaan tanggul tidak berhenti.
“Tentunya kami pemerintah kota dan pemerintah provinsi akan bersama-sama menanggulangi itu. Karena skema ini berbeda dengan pembangunan revitalisasi yang ada di Sungai Bolango, itu sekaligus dengan PU dalam hal ini balai, menanggung juga pembebasan lahannya,” tegas wali kota dua periode itu.
Ia juga meminta kepada pihak Balai Sungai untuk tetap melanjutkan pekerjaan. Menurutnya, kita harus bercermin pada tahun kemarin, di mana banjir melanda Kota Gorontalo hingga sembilan kali.
“Oleh karena itu, sambil menunggu tahapan berikutnya, kami minta balai mengerjakan apa yang bisa dikerjakan tanpa menggangu rumah-rumah atau kawasan yang perlu dibebaskan,” pungkasnya.
Diketahui, dalam pengerjaan pengendalian banjir dan normalisasi Sungai Bone ini setidaknya ada 29 rumah ditambah 5 makam keluarga yang terkena dampak atas pembangunan tersebut. (adv)
Pewarta: Hendra Setiawan
