60DTK, Gorontalo Utara – Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu menyatakan sikap kekesalannya terhadap pihak PLTU, karena mereka kembali mendatangkan 13 tenaga kerja Asing ke Gorontalo Utara tanpa ada koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
“Saya kaget, karena sudah ada informasi, ada 13 Orang Tenaga Kerja Asing asal Cina tiba di Gorontalo Utara pada hari Rabu kemarin, kami terus terang menyatakan kekesalan terhadap pihak PLTU. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan hasil rapat yang di pimpin oleh Wakil Gubernur di Tinepo beberapa saat lalu,” ucapnya Thariq usai mengecek langsung ke lokasi PLTU Tomilito, Jumat (07/08/2020).
Baca Juga: Pemda Gorontalo Utara Gratiskan Bibit Jagung Kepada Masyarakat
Thariq menegaskan, hal ini membuktikan bahwa memang apa saja yang telah disepakati bersama pada saat rapat dengan Wakil Gubernur, bersama Forkopimda kemarin, itu tidak diindahkan oleh mereka.
“Sudah disepakati bahwa PLTU dalam hal ini Gorontalo Listrik Perdana dan berbagai Perusahaan di dalamnya, untuk lebih proaktif untuk berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menyampaikan informasi tentang rencana kedatangan termasuk juga transparansi dalam dokumen termasuk juga pengawasan di dalamnya,” tegas Thariq.
Kata Thariq, walaupun kewenangan itu ada di tangan Provinsi, akan tetapi wajib untuk Pihak PLTU memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Pemda Gorut Terima Bantuan Dana Pembangunan RLH
“Walaupun Kewenangan itu ada di Provinsi, tempatnya ini kan berada di Gorontalo Utara, apa saja yang terjadi di Daerah ini menjadi tugas kami untuk mengkoordinir dan mengawasinya,” lanjut Wabup Thariq.
Dengan secara langsung, Orang nomor dua di Gorontalo Utara tersebut kembali memperingatkan kepada pihak PLTU agar dapat mengindahkan apa yang telah disepakati bersama. Sebab, dirinya tidak ingin hal-hal yang akan merugikan masyarakat akan terjadi di Gorontalo Utara.
“Sebelum mendatangkan lagi tenaga kerja asing, kiranya segera dikoordinasikan. Supaya kita akan sama-sama melakukan pengecekan dalam rangka pengawasan. Ini juga kami lakukan untuk mencegah kegaduhan di tengah masyarakat, yang nantinya akan memberikan efek negatif kepada daerah,” tandasnya. (adv)
Pewarta: Usman Dai
