60DTK, Gorontalo – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Nadiem Makarim meluncurkan Program Sekolah Penggerak. Peluncuran itu digelar secara virtual yang diikuti Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di ruang kerjanya, Senin (1/2/2021).
“Pemprov Gorontalo siap mendukung kesuksesan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Diharapkan melalui program ini, mutu pendidikan khususnya di Provinsi Gorontalo dapat lebih ditingkatkan,” ujar Idris.
Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kelima intervensi tersebut yaitu pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.
Pada kesempatan itu, Nadiem mengungkapan Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang diawali dengan penguatan SDM sekolah yakni kepala sekolah dan guru.
Program Sekolah Penggerak merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana sekolah yang menjadi peserta program tersebut akan memperoleh pendampigan selama tiga tahun ajaran dan setelah itu sekolah diharapkan dapat melanjutkan upaya transformasi secara mandiri.
“Pembelajaran Program Sekolah Penggerak berpusat pada murid dengan hasil belajar di atas level yang diharapkan. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan,” jelas Nadiem.
Dikatakan oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo Amin Nusi, sekolah yang terpilih untuk mengikuti Program Sekolah Penggerak akan melalui proses seleksi.
Seluruh sekolah pada setiap jenjang pendidikan terlebih dahulu harus mendaftar melalui link yang telah disiapkan oleh Kemendikbud dengan batas akhir pendaftaran 6 Maret 2021.
“Gorontalo memperoleh kuota terdiri dari PAUD tiga sekolah, SD tujuh sekolah, SMP lima sekolah, SMA dua sekolah, dan SLB satu sekolah. Tapi semua harus mendaftar untuk diseleksi oleh tim panel dari Kemendikbud dan pemerintah daerah untuk memperoleh kuota itu,” jelas Amin. (adv)
Sumber: gorontaloprov.go.id
