60DTK, Gorontalo – 1,7 Triliun APBD-P Pemerintah Provinsi Gorontalo disepakati. Kesepakatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi ke-27 dalam rangka membahas pembicaraan tingkat II terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Gorontalo tentang perubahan APBD Provinsi Tahun anggaran 2020.
“Tadinya kita itu sebelum perubahan totalnya ada 2 setengah sekian Triliun, sekarang tinggal 1,7 sekian triliun, jadi ada pengurangan sekitar 300 Miliar. Itu diakibatkan oleh refocusing anggaran,” ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sopyan Puhi saat diwawancara awak media usai mengikuti rapat paripurna, Selasa (25/08/2020).
Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Provinsi Gorontalo Usulkan Pemberian Bantuan Dana Kepada UMKM
Ia menjelaskan, dalam perubahan APBD-P itu memang sudah ada kebijakan-kebijakan atau regulasi tingkat Nasional yang harus diaktulitasi di daerah. Sedangkan untuk anggaran yang digeser, seperti pembangunan rumah layak huni, bantuan ternak sapi bagi kelompok peternak, petani dan lain sebagainya, itu akan diprioritaskan pada APBD tahun 2021 nanti.
“Jadi tadi pak Wagub menyampaikan bahwa usul-usulan fraksi yang disampaikan tadi, yang tidak sempat terakomodir , misalnya beasiswa, kemudian kelanjutan pembangunan rumah layak huni, bantuan ternak sapi bagi kelompok peternak, petani dan lain-lain, soal bibit yang tadinya dianggarkan di tahun 2020, nah semua itu merupakan skala prioritas utama di APBD tahun 2021, karena memang kita geser seperti itu,” terangnya.
Terlepas dari itu, politisi Partai Nasional Demokrat itu membeberkan bahwa ke depan akan ada program Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat dalam hal peningkatan ekonomi di setiap daerah. Program ini di dalamnya meliputi penguatan ekonomi, kesehatan dan program pinjaman daerah.
Baca Juga: DPRD Setujui Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia Di Gorontalo
Untuk program pinjaman daerah ini, kata Sopyan sudah ada beberapa daerah mengikuti program tersebut. Diantaranya DKI Djakarta dan Jawa Timur, sedangkan untuk Provinsi Gorontalo itu sudah menawarkan pinjaman Rp. 1 Triliun.
“Ada program pinjaman daerah itu sekitar 15 Triliun, DKI sudah ngambil, Jawa timur, kalau kita ngambil menawarkan 1 triliun untuk pinjaman, itu program Kementerian Keuangan. Pinjaman ini adalah pinjaman Non bunga, daerah hanya membayar biaya pengelolaan 1,8 persen, itu digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk ekonomi,” bebernya. (adv)
Pewarta: Hendra Setiawan
