60DTK – Gorontalo : Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo (Pemprov) untuk mendukung kelancaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pasalnya, terhitung mulai tanggal 28 Januari 2020 hingga 30 hari kerja, BPK RI perwakilan Gorontalo itu akan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019.
“Seluruh pimpinan OPD wajib mendukung kelancaran pemeriksaan BPK. Bagi yang akan keluar daerah, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada saya. Khusus untuk Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara, jangan dulu keluar daerah selama sebulan ini”, tegas Idris, Selasa (28/01/2020).
Idris menyebut, pemeriksaan BPK memiliki arti penting untuk untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, pihaknya berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya guna terlaksananya pemeriksaan yang komprehensif.
“Inspektorat saya minta segera membuat edaran kepada OPD untuk menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh tim audit BPK. Untuk OPD yang memiliki anggaran yang besar seperti Dinas Dikbudpora, PUPR, dan Pertanian, saya minta pemeriksaannya dibarengi dengan pemeriksaan fisik di lapangan”, jelasnya.
Idris berharap, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih sebanyak tujuh kali. Dari jumlah tersebut, opini WTP enam kali di antaranya diraih secara berturut-turut di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim. (adv/rds)
