60DTK, Gorontalo – Dalam rangka reses masa sidang kedua tahun 2023–2024, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adnan Entengo aktif menampung sejumlah aspirasi masyarakat Desa Dunggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Senin (22/01/2024).
Reses ini menjadi yang pertama di Desa Dunggala dan menjadi momen penting untuk mendengar langsung permasalahan serta kebutuhan masyarakat setempat.
Pada reses kali ini juga, Adnan Entengo turut menghadirkan mitra kerja dari Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, yakni BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan sosialisasi terkait program-program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi rakyat, dengan harapan, melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan program-program yang telah disediakan.
“Reses hari ini sangat penting untuk mendengar langsung masukan dan aspirasi masyarakat, terutama terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kita hadirkan mitra kerja ini agar sosialisasi dapat dilakukan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Adnan.
Dengan menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan juga, Adnan berharap tidak hanya sosialisasi yang dapat diterima masyarakat, tetapi juga upaya dengan ikut serta dalam program asuransi jiwa bagi para pekerja untuk membantu masyarakat dalam menjamin keselamatan kerja.
Selain itu, Adnan juga mengatakan telah menampung aspirasi dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pembuatan sapu lidi.
Meskipun tidak secara langsung terkait dengan tupoksi Komisi III IV DPRD Provinsi Gorontalo, Adnan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Aspirasi bantuan pelaku UMKM sapu lidi tetap kita tampung. Meski tidak dalam tupoksi Komisi IV, tapi karena ini, aspirasi masyarakat kita perjuangkan. Nanti kita lihat program bantuan mana yang bisa masuk atau dicover untuk membantu UMKM penghasil sapu lidi ini, pada dasarnya saya siap perjuangkan,” jelas Adnan.
Pada akhir reses, Adnan Entengo berharap hasil dari pertemuan ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik, terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat.
Dengan mendengarkan langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, diharapkan dapat lahir kebijakan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. (adv)
Pewarta: Hendra Usman
