Lapor SPT, Idris Imbau Masyarakat Bayar Pajak Tepat Waktu

  • Whatsapp
Wagub Gorontalo H. Idris Rahim (duduk), melaporkan SPT Pajak di KPP Pratama Provinsi Gorontalo, Jumat (8/3/2019). Foto : Haris/Humas

60DTK – Pemprov : Sebagai warga negara yang baik, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menghimbau dan mengajak masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, khususnya bagi mereka yang telah wajib pajak.

Hal ini disampaikan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Provinsi Gorontalo, Jum’at (08/03/2019).

“Sebagai warga negara yang baik, kewajiban kita untuk membayar pajak tepat waktu. Untuk itu saya menghimbau dan mengajak wajib pajak di Provinsi Gorontalo untuk segera melaporkan SPT pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan,” imbau Wagub.

Berdasarkan ketentuan yang ada, jatuh tempo pajak untuk wajib pajak orang pribadi yakni tanggal 31 Maret 2019. Sementara untuk wajib pajak badan usaha, batas akhir penyampaian SPT pada tanggal 30 April 2019.

Lebih lanjut Idris berharap target penerimaan pajak di Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar Rp. 940 miliar bisa terealisasi. Menurutnya, pemerintah membutuhkan anggaran yang besar dalam membiayai berbagai program pembangunan, dan salah satu sumber anggaran itu berasal dari penerimaan pajak.

“Pajak sangat bermanfaat untuk keberlangsungan pembangunan daerah dan bangsa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Pelaksana Harian Kepala KPP Pratama Provinsi Gorontalo, Moh. Nurchoiri, menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT hingga batas waktu yang telah ditentukan akan diberi sanksi berupa denda.

“Untuk wajib pajak orang pribadi dendanya sebesar Rp. 100.000,00 dan untuk badan usaha dendanya lebih mahal, yakni Rp. 1.000.000,00,” kata Nurchoiri.

Meski demikian, lanjut Nurchoiri, pembayaran denda tidak serta merta menyelesaikan permasalahan. Sebaliknya, pihak KPP Pratama akan melakukan penelusuran kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT hingga batas waktu yang ditetapkan.

“Membayar denda tidak berarti masalahnya clear. Kita akan telusuri apakah dengan tidak lapor itu wajib pajak memang tidak memiliki usaha, walaupun sebenarnya sesuai ketentuan kalau nihil pun harus lapor. Kalau memang ada data yang tidak dilaporkan atau disembunyikan, akan kita tindaklanjuti dengan pemeriksaan,” tandas Nurchoiri. (rds/rls)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan