DKP Gorontalo Laksanakan Rakor SPHP dengan Para Stakeholder

Suasana rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo di Hotel Aston Gorontalo, Kamis (16/11/2023). (Foto: Humas DKP Gorontalo)

60DTK, Kota Gorontalo – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) guna mengendalikan inflasi di daerah setempat, Kamis (16/05/2023).

Rapat yang berlangsung di Hotel Aston Gorontalo ini dihadiri Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional RI, Yudhi Sandyatma melalui sambungan zoom; Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan; serta Perwakilan Bank Indonesia Cabang Gorontalo.

Bacaan Lainnya

Selain itu, ada juga kepala-kepala dinas yang membidangi urusan pangan dari tiap kbupaten dan kota, Satgas Pangan Polda Gorontalo, Kepala Bulog Cabang Gorontalo, distributor, serta beberapa ritel dan pelaku usaha pangan di Gorontalo.

“Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kegiatan ini. Salah satunya, saat ini harga pangan utamanya beras dan cabe hampir tidak pernah berhenti mengalami kenaikan,” ungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade.

Melalui kegiatan ini, Ramdan berharap akan ada solusi atau langkah-langkah konkret dan strategis yang dapat dilakukan semua pihak terkait, khususnya pemerintah daerah dalam menekan angka inflasi ke depan.

“Selain untuk mencari langkah-langkah konkret, kegiatan ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012, di mana pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan, mengelola cadangan pangan dan distribusi pangan untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok bagi masyarakat,” pungkasnya.

Rapat koodinasi yang dilaksanakan oleh DKP Gorontalo ini pun mendapat apresiasi dari Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiarto. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting agar tingkat inflasi di Gorontalo bisa terus ditekan.

“Kondisi inflasi kita di minggu pertama bulan November memang keempat terbawah, bahkan sebelum-sebelumnya malah ada di posisi pertama terendah se-Indonesia. Tapi indeks perkembangan harga (IPH) kita cukup tinggi, dan ini perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan,” ujarnya.

Pasalnya, kata Handoyo, pangan merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk bertahan hidup dan tetap produktif, sehingga pangan menjadi urusan wajib bagi pemerintah dari berbagai sendi kehidupan.

“Kecenderungan kenaikan harga pasti ada karena beberapa hal, dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait,” tandasnya. (adv)

 

Pewarta: Andrianto Sanga

Pos terkait