60DTK.COM – Provinsi Gorontalo berhasil memangkas ketimpangan gender dan mencatatkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di bawah rata-rata nasional.
Data Badan Pusat Statistik 2026 menunjukkan, IKG Gorontalo tahun 2025 turun ke 0,343 dari 0,365 pada 2024.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI langsung mengapresiasi capaian tersebut. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Amurwani Dwi Lestariningsih, menyampaikan apresiasi saat membuka Diseminasi Pengarusutamaan Gender di Hulonthalo Ballroom, Sabtu (9/5/2026).
Amurwani menyebut, penurunan IKG Gorontalo sebagai capaian penting yang harus berkelanjutan. Menurutnya, perbaikan indeks ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah menghadirkan pembangunan inklusif dan berkeadilan di bawah kepemimpinan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman mengatakan, capaian ini hasil kerja bersama lintas sektor. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri.
“Capaian IKG Provinsi Gorontalo yang terus membaik harus kita pertahankan, bahkan harus kita tingkatkan,” ujar Yana.
Yana menjelaskan, pihaknya terus memperkuat arah kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai visi misi kepala daerah.
Salah satu langkah strategis yang sudah berjalan yaitu penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sebagai peta jalan pelaksanaan PUG di Gorontalo.
RAD PUG menjadi instrumen penting mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Dokumen ini memberi arah lebih jelas bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun program yang responsif terhadap perempuan, laki-laki, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
“Kita menyadari masih banyak aspek yang perlu dibenahi, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar responsif gender, berpihak pada kelompok rentan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Penguatan PUG juga menargetkan kontribusi pada indikator pembangunan lain. Kebijakan responsif gender diharapkan mendukung penurunan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender.
Kata Yana, pemerintah menekankan pentingnya kerja kolaboratif meski tren IKG sudah positif. Penurunan ketimpangan gender tidak bisa dibebankan ke satu perangkat daerah saja.
Pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, media, lembaga masyarakat, dan masyarakat luas harus berkomitmen bersama.
Kegiatan Diseminasi PUG menjadi momentum memperkuat pemahaman bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan.
Kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan daerah. Ketika akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dirasakan adil oleh seluruh kelompok masyarakat, kualitas pembangunan daerah akan meningkat.
Dengan capaian IKG yang terus membaik dan hadirnya RAD PUG, Provinsi Gorontalo diharapkan mampu konsisten mendorong pembangunan inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (adv)
