60DTK-Gorontalo: Kedatangan Menteri Pariwisata Arief Yahya tak sekedar menghadiri beberapa rangkain kegiatan Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) tahun 2019. Melainkan, Menpar juga menantang Gubernur Rusli Habibie untuk membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Dikatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gorontalo diharapkan menjadi primary destination. Sementara destinasi di daerah lain, akan menjadi kawasan pendukung. Sehingga pariwisata dapat terintegrasi dengan baik.
“Jadi, KEK adalah salah satu solusi untuk tiga hal. Pertama birokratisasi, kedua perizinan satu pintu dan ketiga cara cerdas (suatu daerah mengembangkan pariwisata) menurut saya”, ungkap Arief saat menghadiri rangkaian acara Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) 2019 di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Sabtu (05/10).
Menpar menilai, pengembangan pariwisata di Indonesia terkendala dalam aspek birokratisasi yang berbelit-belit. Selain itu masalah pembebasan lahan juga sering menjadi kendala sebelum dinyatakan clear dan clean.
Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Bapppeda sedang mengusulkan obyek wisata Lombongo menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun rencana tersebut harus terkendala dengan luas lahan Lombongo yang hanya mencapai 32 Hektar, sementara yang syaratkan minimal 120 hektar luas lahan.
Kedatangan Menpar di Gorontalo untuk menjadi pembicara pada Celebes Tourism Meeting yang merupakan rangkaian GKK 2019. Forum itu diikuti oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Wakil Gubernur Idris Rahim, para kepala daerah kabupaten/kota serta pelaku pariwisata.
Selain itu, juga turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rusli Daeng Palabbi serta Bupati Kabupaten Banyuwangi Abdullah Azwar Anas selaku pembicara. (adv/rls)
