60DTK, Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo akan mulai membayar dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 nanti.
“Untuk Kota Gorontalo sendiri, tahun 2023 itu agak sedikit ekstra dalam persoalan penganggaran karena kita ada beban menalangi angsuran dana PEN kurang lebih Rp43 miliar,” beber Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Gorontalo, Mucksin Brekat belum lama ini.
Karena hal ini, Mucksin berharap seluruh proyek pemerintah daerah di tahun 2022 ini, khususnya yang menggunakan dana PEN, tidak ada yang mengalami masalah dan kendala di lapangan, apalagi sampai putus kontrak kerja.
“Kalau misalnya ada yang putus kontrak, ini akan jadi beban tersendiri lagi untuk APBD Kota Gorontalo. Tapi semoga itu tidak ada,” harap Mucksin.
Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa pada tahun 2023 nanti tidak ada lagi kucuran dana PEN yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah melaksanakan program-program terkait dengan ekonomi.
“Sehingga kalau ada proyek dana PEN kemudian bermasalah lalu terjadi putus kontrak, seberapa besar selisih antara nilai kontrak dengan realisasi yang terbayarkan, maka itu yang akan ditanggung APBD. Kecuali ada kebijakan lain dari PT SMI selaku debitur dari dana PEN itu sendiri,” pungkasnya.
Kota Gorontalo sendiri mendapat pinjaman dana PEN sebesar Rp294 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada akhir tahun 2021 lalu. Anggaran yang cukup besar ini diperuntukkan dalam pembangunan sejumlah infrastruktur yang dinilai dapat memulihkan ekonomi Kota Gorontalo pascapandemi covid-19.
Beberapa infrastrukur ini di antaranya, ruas Jalan Nani Wartabone, penataan kawasan Pusat Kuliner Kalimadu, renovasi pusat perdagangan, optimalisasi RS Aloei Saboe, pembangunan SPAM, hingga perbaikan drainase. (adv)
Pewarta: Andrianto Sanga
