60DTK, Kota Gorontalo – Di tahun 2022 ini, sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kota Gorontalo akan dikerjakan. Beberapa di antaranya ialah penataan Jalan Nani Wartabone, pembuatan sistem penyedia air minum (SPAM) atau instalasi pengelolaan air (IPA), sampai revitalisasi beberapa pusat perdagangan.
Karena hal ini, DPRD Kota Gorontalo mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah setempat, khususnya dinas-dinas terkait, agar mengawasi perkerjaan infrastruktur ini dengan maksimal, supaya kualitasnya bisa sesuai harapan semua pihak.
“Kami harap kepada OPD lebih meningkatkan kinerjanya di dalam pembangunan infrastruktur, dan memperhatikan kualitas pekerjaan. Saya tekankan kualitas harus jadi poin utama,” pinta Anggota Komisi A DPRD Kota Goronralo, Heriyanto Thalib, Rabu (12/01/2022).
Anggota DPRD Kota Gorontalo, Heriyanto Thalib. (Foto: Humas Dekot Gorontalo)Heri mengatakan, jika setiap proyek pembangunan dikerjakan dengan benar dan sesuai standar yang sudah ditentukan, sudah pasti infrastruktur di Kota Gorontalo mempunyai daya tahan yang kuat dan bisa digunakan dalam kurun waktu yang lama.
Selain itu, kata Heri, kualitas infrastruktur yang baik ini juga bisa membuat masyarakat merasa senang. Kalau sudah begitu, mereka tidak akan ada yang memprotes pekerjaan yang telah diprogramkan oleh pemerintah.
“Kita ambil contoh pekerjaan Jalan Gunung Boliyohuto. Hasil pekerjaan jalan ini terkesan asal jadi yang pada akhirnya mendapat komplain dari masyarakat karena mereka tidak puas. Untung saja mendapat tanggapan yang baik dari Dinas PUPR sehingga pekerjaan jalan tersebut kembali diperbaiki dengan lapisan yang kedua,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Gorontalo, Marten Taha menginstruksikan setiap OPD untuk melakukan rapat koordinasi secara rutin setiap bulannya. Ia mengingatkan pekerjaan proyek jangan hanya mengutamakan kecepatan, tapi juga kualitas.
“Harus tepat waktu dan tepat kualitas,” tegas Marten.
Ia bahkan mengaku akan melakukan monitoring pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur setiap dua bulan sekali. Harapannya, masalah yang muncul bisa cepat terdeteksi dan dicarikan solusinya.
“Kalau pekerjaan tidak baik, mungkin kita tahan TPP-nya. Kalau dia berhasil kita hargai juga. Mungkin kita beri tambahan TPP atau reward lain. Nanti itu akan kita pikirkan, tapi tentu ada mekanisme reward dan punishment,” tandasnya. (adv)
Pewarta: Andrianto Sanga
