60DTK, Kabupaten Gorontalo – Sejak ditetapkan sebagai Calon Bupati Gorontalo pada perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 lalu, Nelson Pomalingo sudah berulang kali menghadapi laporan yang dilayangkan oleh sejumlah pihak, baik sebagai pihak termohon maupun terkait.
Laporan itu ada bermacam-macam. Mulai dari dugaan pelanggaran administrasi pencalonan Nelson sebagai Bupati Gorontalo yang dianggap melanggar, hingga upaya memenangkan Pilkada dengan cara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
Laporan yang dihadapi juga berjalan bertingkat. Berawal dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, calon petahana ini tetap dinyatakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo sebagai pemenang Pilkada, bahkan segera dilantik pada 26 Februari besok.
Meski sudah sampai ditahap ini, laporan belum juga berhenti. Beberapa hari lalu, salah satu Paslon yang menjadi lawannya di Pilkada melaporkan soal penetapan Paslon terpilih oleh KPU Kabupaten Gorontalo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menilai penetapan tersebut tidak sah, karena tidak dilakukan oleh Ketua KPU definitif.
Menanggapi hal ini, Nelson lagi-lagi mengatakan jika hal itu adalah suatu prosedur yang memang bisa ditempuh oleh pelapor. Bahkan Ia mengaku menghargai laporan ke PTUN tersebut.
Baca Juga: Pilkada Selesai, Nelson Pomalingo Silaturahmi ke Chamdi Mayang
“Artinya, sudah hampir lima bulan begitu terus, kita hargai dan kita tunggu hasilnya bagaimana,” ujar Nelson, Kamis (25/02/2021).
Menurutnya Nelson, akan ada saatnya dimana masyarakat merasa muak melihat berbagai macam laporan yang muncul. Khususnya kepada kader partai dan pendukung, Ia meminta supaya tetap semangat menghadapi hal-hal yang dipermasalahkan.
“Saya kalau dilantik nanti, paling hanya lima tahun. Akan ada waktunya pemimpin berganti lagi,” tandas Nelson. (rls)
