60DTK, Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha kembali diundang sebagai tamu kehormatan pada ajang internasional perhimpunan para pimpinan kota di ASEAN atau Asean Mayors Forum (AMF).
Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari sejak tanggal 1 sampai dengan 2 Agustus di Jakarta ini, Marten Taha didaulat sebagai pemateri sharing bestpractice terkait pengembangan ekonomi hijau. Hal ini relevan dengan tema kegiatan ini, yakni “Urgensi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi dan Menjawab Tantangan Regional Global’’.
Menurutnya Marten, dalam mewujudkan ekonomi hijau (green economy) pihaknya menitikberatkan pada pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) yang juga merupakan indikator SDGs. Hal itu seperti yang terjadi pada tahun 2022, yakni Kota Gorontalo berhasil meraih rata-rata pencapaian SPM berada pada angka 88,69 persen.
“Antara lain yaitu SPM sanitasi penyediaan pelayanan air limbah 95,04% melalui optimalisasi TPS3R (reduce, reuse, recycle),” jelas Marten di hadapan peserta, Selasa (1/08/2023).
Selain itu, Marten juga menjelaskan bahwa ekonomi hijau memiliki cakupan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, Ia menekankan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, yakni memberdayakan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Saat ini kami memiliki 14.697 UMKM yang produktif. Untuk meningkatkan produktifitas UMKM yang ada, Pemerintah Kota Gorontalo mengambil 3.343 UMKM untuk menjadi kelompok usaha binaan. Alhamdulilah omset yang dihasilkan mencapai 97 persen di tahun 2022,” paparnya.
Sehingga dapat dikatakan, lanjut Marten, Pemerintah Kota Gorontalo sangat serius dalam mewujudkan ekonomi hijau dan konservasi lingkungan mendapat perhatian dari lembaga Uni Eropa Cric (Climate Resilient and Inclusive Cities).
Cric memilih Kota Gorontalo sebagai percontohan dari 10 kota di Indonesia dalam hal ketahanan iklim perkotaan untuk menghadapi perubahan iklim ekstrem di masa depan.
Selain itu, dari materi yang dipaparkan, Marten mengusulkan tiga rekomendasi dalam mendukung pendanaan lokal untuk pertumbuhan ekonomi inklusif.
Pertama, berupa pengembangan ekonomi local. Menurutnya, cara ini dapat mempercepat tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mendorong kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung aktifitas produktif, pertumbuhan ekonomi mikro, kecil, dan menengah, sehingga dapat membantu mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Kedua, reformasi birokrasi yang berorintasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan itu termasuk memudahkan pengurusan izin usaha dengan standar pelayanan cepat, murah, dan ramah,’’ lanjut Marten.
Terakhir, pemerintah dapat berperan sebagai fasilitasi akses permodalan bagi UMKM. Di sini para pelaku usaha akan merasa terbantu dalam hal suntikan permodalan, guna pengembangan usaha.
Berbagai hal yang disampaikan Marten itu pun mendapat apresiasi dari para undangan perwakilan negara ASEAN. Diketahui, dalam pertemuan AMF, materi dibagi dalam lima bidang penting, di antaranya pertumbuhan ekonomi inklusif, transformasi digital, kota tangguh dan aksi iklim, lokalisasi SDGs, serta mobilitas berkelanjutan untuk percepatan kota nol bersih emisi. (adv)
Pewarta: Hendra Usman
