60DTK, Gorontalo – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf sangat menyayangkan kejadian yang terjadi di Kabupaten Pohuwato baru-baru ini. Peristiwa yang melibatkan masyarakat penambang itu merusak bahkan membakar fasilitas negara.
Memang Ia mengakui, kejadian ini merupakan bentuk protes dari masyarakat penambang yang tak terima dengan apa yang sudah dijanjikan kepada mereka. Hanya saja, pengrusakan bahkan pembakaran kantor bupati itu tidak seharusnya dilakukan oleh masyarakat.
Untuk itu, Ia meminta seluruh masyarakat Pohuwato untuk tidak melakukan hal-hal merugikan seperti itu di masa yang akan datang. Apalagi, kegiatan tersebut dipengaruhi oleh orang-orang yang memang sengaja melakukan provokasi.
“Tentunya saya berharap agar supaya kita mengharapkan pula agar masyarakat bisa tenang dan kita jaga semua fasilitas pemerintah. Karena fasilitas pemerintah ini adalah untuk melayani kepentingan publik,” ungkap Paris, Selasa (26/09/2023).
Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato untuk mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Ia mengibaratkan hal ini seperti menarik benang dalam terigu, benang tidak terputus, terigu pun tidak ikut terbongkar.
“Artinya, tidak ada yang dirugikan, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat penambang. Seharusnya ada solusi, Pemerintah Pohuwato atau DPRD-nya bisa menggunakan hal-hal yang positif untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Paris juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini telah mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan yang ada. Oleh karena itu, Ia meminta masyarakat untuk tetap kondusif dan tidak mudah terprovokasi lagi.
“Kejadian ini sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi, dan kami yakin Pemerintah Provinsi bisa mengambil langkah yang lebih tepat. Untuk itu, saya berharap agar supaya masyarakat tetap kondusif, jangan terprovokasi dan jangan memprovokasi,” tandasnya. (adv)
Pewarta: Hendra Usman
