Ombudsman Bakal Dampingi Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pelayanan

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim ( kedua kanan) menerima audiens anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu (Jilbab) yang didampingi Pimpinan Ombudsman Perwakilan Gorontalo Alim Niode di ruang kerja wagub, Jumat (9/8/2019). (Foto : Fikri)

60DTK – GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim  menyatakan keinginan Pemprov agar  Ombudsman dapat  mendampingi beberapa daerah yang standar layanannya masih berada di zona kuning dan merah.

“Saya meminta Ombudsman untuk menyurat resmi ke pemprov,  daerah mana yang masih merah dan kuning, agar nanti pemprov akan menindaklanjuti ke kabupaten/kota,” jelas Idris saat menerima audiens anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu di ruang kerja wagub, Jumat (9/8/2019).

Bacaan Lainnya

Idris menilai peningkatan pelayanan publik wajib dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, agar standar pelayanan pemerintah lebih baik lagi.

BACA JUGA : Gubernur Gorontalo : Mari Isi Kemerdekaan Dengan Hal Positif

Di saat yang sama, Ninik mengungkapkan standar pelayanan beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo masih berada dalam zona yang buruk yaitu merah dan kuning. Provinsi Gorontalo sendiri berada pada zona hijau.

Sesuai survey  kepatutan yang dilakukan oleh Ombudsman pada tahun 2018, Kabupaten Gorontalo Utara masih berada pada zona merah, sedangkan Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo berada pada zona kuning .

“Kami berharap, melalui pak wagub untuk memberikan atensi kepada kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang masih zona kuning dan merah untuk ditingkatkan menjadi zona hijau,” harap Ninik.

Menurut Ninik yang didampingi pimpinan Ombudsman Perwakilan Gorontalo Alim Niode, untuk tingkat kementerian dan lembaga, standar layanan seluruhnya sudah hijau.

BACA JUGA : Direncanakan Tahun Ini, Jalan Tenilo-Iluta Akan Habiskan Rp8,6 Miliar

Ombudsman

Untuk tingkat provinsi  sudah mencapai 85 persen,  tingkat kota mencapai 65 persen, sedangkan  tingkat kabupaten di bawah 65 persen.

“Masih banyak yang harus diperbaiki terkait standar, mekanisme pelayanan, penguatan SDM dalam memberikan pelayanan  publik,” pungkas Ninik.

Hadir mendampingi Wagub dalam kesemptan tersebut Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo Ridwan Hemeto beserta staf . (adv)

Sumber : Hums Gorontalo Prov 

Pos terkait