60DTK, Gorontalo – Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo menandatangani komitmen untuk percepatan reformasi birokrasi pada workshop membangun kinerja produktif di masa pandemi Covid-19.
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dalam sambutannya saat membuka workshop tersebut mengatakan pentingnya untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi salah satu sasaran dari delapan area perubahan dalam grand desain reformasi birokrasi 2010-2025.
Idris menilai sikap ASN yang tidak mampu bergerak cepat dalam melayani masyarakat, bahkan hanya ingin dilayani dan tidak mau melayani, serta masih suka melakukan pungutan liar, merupakan budaya kerja yang harus diubah.
“Mengubah pola pikir dan budaya kerja ASN itu membutuhkan komitmen serta kedisiplinan yang luar biasa. Perubahan itu menjadi tuntutan kebutuhan untuk menciptakan birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi,” jelas Idris.
Idris berharap melalui penandatanganan komitmen tersebut, pimpinan OPD akan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pemerintahan yang senantiasa konsisten melibatkan diri dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Ia juga meminta kepada seluruh pimpinan OPD Provinsi Gorontalo untuk segera membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang bertugas untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja di masing-masing OPD.
“Saya minta segera dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan agen perubahan di setiap OPD untuk membuat perubahan yang konkret,” tukas Idris. (adv)
