60DTK, Opini – Pembentukan peraturan daerah adalah proses yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Dalam proses ini, partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan bahwa peraturan yang dibentuk memenuhi kepentingan masyarakat.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih sangat rendah.
Keterbatasan akses informasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses hukum adalah beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dan pengawasan dalam proses pengambilan keputusan dengan melakukan kampanye dan kegiatan pendidikan yang efektif.
Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, mereka akan lebih sadar akan peran mereka dalam proses pengambilan keputusan dan akan lebih aktif terlibat dalam proses tersebut.
Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan akses informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan meningkatkan akses informasi, masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi yang diperlukan untuk memahami dan mengambil keputusan yang tepat.
Pemerintah dapat melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan akses informasi, seperti pengembangan situs web dan aplikasi yang lebih baik, serta meningkatkan akses ke sumber daya informasi yang tersedia.
Dalam beberapa kasus, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menghadapi perlawanan masyarakat terhadap peraturan daerah yang telah dibentuk. Perlawanan masyarakat dapat berupa protes, demonstrasi, atau tindakan lain yang dapat mengganggu kestabilan sosial dan politik.
Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menghadapi perlawanan masyarakat dengan cara yang efektif dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diprioritaskan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Beberapa contoh langkah ini termasuk pengembangan sistem informasi yang lebih baik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses hukum, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif.
Dalam beberapa tahun mendatang, pemerintah harus terus meningkatkan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih sadar akan peran mereka dalam proses pengambilan keputusan dan akan lebih aktif terlibat dalam proses tersebut.
Pemerintah juga harus mampu menghadapi perlawanan masyarakat dengan cara yang efektif dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diprioritaskan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat meningkat, dan kepentingan masyarakat dapat dipenuhi lebih baik.
Penulis: Adis Dwi Artamevia Udjulu
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
