60DTK, Gorontalo – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, Senin (1/05/2023). Massa unjuk rasa ini diterima langsung oleh Wakil Ketua II Deprov Gorontao, Sofyan Puhi, dan Ketua Komisi IV Provinsi Gorontalo, Hamid Kuna.
“Kami menyambut baik aspirasi ini, karena merupakan bagian tanggung jawab kita,” ujar Sofyan.
Adapun aksi tersebut mengangkat isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Pertama, soal pencabutan omnibus law atau UU Cipta Kerja yang disahkan pada akhir Maret 2023 lalu.
Selain itu, massa aksi juga meminta parliamentary threshold 4% dicabut, mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), menolak Undang-Undang Kesehatan, reforma agraria dan kedaulatan pangan, serta soal memilih presiden 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja.
“Karena itu kewenangan Pemerintah Pusat dan DPR RI, maka itu kami akan teruskan,” beber Wakil DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi.
Adapun isu daerah yang dibawa antara lain soal penolakan union busting di Hotel Maqna/Citimall Gorontalo, pidanakan pengusaha yang melakukan union busting terhadap serikat pekerja/serikat buruh PUK Hotel Maqna, pekerjakan kembali karyawan yang telah di-PHK dengan alasan efisiensi dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh, membayarkan hak-hak pekerja PT Trijaya tangguh Isimu yang telah di-PHK karena perusahaan tutup, serta yang terakhir, membayarkan THR di PT Royal Coconut sesuai aturan yang berlaku.
“Nantinya kami akan tindak lanjuti dengan rapat dengar pendapat (RDP), tetapi untuk Trijaya Tangguh dan Royal Coconut Kabupaten Gorontalo itu telah dalam proses negosiasi oleh Dinas Kestras sama dengan buruh dan pemberi kerja itu, kami koordinasi lagi ke sana. Namun, untuk pekerja yang di Hotel Maqna itu kami akan RDP dalam waktu yang dekat,” tandasnya. (adv)
Pewarta: Riska Amalia
