60DTK, Kota Gorontalo – Program Kemitraan Australia Indonesia terkait Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) resmi diluncurkan di Provinsi Gorontalo. Peluncuran ini berlangsung di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo, Rabu (11/10/2023).
Program SKALA ini bertujuan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, yang berfokus pada penguatan elemen strategis pada sistem pemerintahan daerah seperti manajemen keuangan publik dan standar pelayanan minimal (SPM).
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendukung perencanaan dan penganggaran serta penguatan perspektif dan pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
“Pola kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia melalui program SKALA ini hadir untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan dasar di Provinsi Gorontalo. Kita perlu bersyukur Gorontalo menjadi satu dari delapan pemda provinsi di Indonesia yang terpilih,” kata Penjabat Sekretaris Daerah, Budiyanto Sidiki.
Budiyanto menjelaskan, pemenuhan layanan dasar menjadi hal penting karena perannya sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan akses bagi masyarakat. Untuk itu, pemenuhan layanan dasar juga menjadi tolok ukur kinerja pemerintah.
Apalagi, melihat berbagai indikator kinerja pembangunan Provinsi Gorontalo masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak seperti kemiskinan yang masih di angka 15,15 persen, kemiskinan ekstrem 4,28 persen, dan IPM 69,81 persen. Pada sektor kesehatan, angka prevalensi tengkes ‘stunting’ masih berada di atas nasional yakni 23,8 persen, angka kematian Ibu sebanyak 52 kasus, dan angka kematian bayi sebanyak 228 kasus.
“Kondisi dan pencapaian tadi menjadi pertanda bagi kita semua bahwa masih ada permasalahan dalam manajemen dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan dasar,” ujar Budi.
Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo ini menambahkan, tidak terpenuhnya akses dan kualitas layanan dasar turut menjadi penghambat dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan Provinsi Gorontalo sebagai lokus program SKALA diharapkan dapat mendorong target pembangunan yang capaiannnya belum optimal, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar.
Diketahui, program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Australia diampuh oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Rencana kerja akan dilaksanakan selama delapan tahun dan dibagi menjadi dua fase, pertama pada Januari 2023 hingga Desember 2026, dan fase kedua pada Januari 2027 hingga September 2030. (adv)
Pewarta: Andrianto Sanga
