60DTK.COM – Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025, mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 secara daring, Rabu (24/12/2025).
Berdasarkan laporan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ke Kemendagri per 23 Desember 2025, realisasi pendapatan mencapai 99,75 persen. sementara realisasi belanja berada di posisi 84 persen.
“Mendagri mengapresiasi dan memuji realisasi yang kita capai, karena tidak banyak provinsi yang pendapatannya di atas 95 persen. Dengan capaian ini, realisasi pendapatan kita masuk lima besar dan untuk belanja ada di zona hijau atau 10 besar,” ungkap Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel.
Sebelumnya, Kemendagri meliris realisasi pendapatan Provinsi Gorontalo mencapai 99,27 persen dan menempati peringkat empat tertinggi nasional. Sedangkan belanja realisasinya 79,80 persen atau masuk dalam zona hijau.
“Evaluasi minggu lalu itu, kita bahkan berada pada peringkat pertama untuk realisasi pendapatan,” ujarnya.
Sukril menambahkan, dengan realisasi itu pendapatan yang telah berhasil dikumpulkan oleh Pemprov Gorontalo mencapai Rp1,679 triliun dari target sebesar Rp1,683 triliun.
Sukril optimis, dengan sisa waktu beberapa hari menjelang tahun anggaran 2025 berakhir, realisasi itu akan mencapai 100 persen.
Sukril mengungkapkan, salah satu penopang tingginya realisasi pendapatan Provinsi Gorontalo berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD mencapai Rp442 miliar atau melampaui target sebesar Rp412 miliar.
“Tingginya capaian PAD ini dipengaruhi oleh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang beberapa kali dilaksanakan sepanjang tahun 2025,” ungkap Sukril.
Tingginya realisasi pendapatan dan belanja ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah sudah berjalan optimal, efektif, dan efisien.
Hal ini juga menunjukkan program pembangunan yang tepat serta adanya peningkatan pelayanan publik, sehingga menjadi stimulus yang menggerakkan roda perekonomian daerah. (adv)
