Rudy Salahuddin Hadiri Penyerahan DIPA dan TKD 2025

Rudy Salahuddin Hadiri Penyerahan DIPA dan TKD 2025
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada penyerahan secara digital DIPA dan TKD tahun anggaran 2025 di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024). Foto: Sekretariat Presiden

60DTK.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin, menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025, oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Penyeragan ini berlangsung di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024). Acara tersebut serangkaian dengan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.

Bacaan Lainnya

Dalam arahannya Presiden Prabowo mengatakan, penyerahan DIPA dan TKD 2025 merupakan simbol mulainya pelaksanaan APBN 2025. DIPA dan TKD ini merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan para menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah dalam melaksanakan program pembangunan.

“APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusifitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi, tetapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana dengan baik,” kata Prabowo.

Prabowo juga meminta kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah, melakukan peningkatan efesiensi belanja negara dan penghematan di semua bidang.

Ia berharap seluruh pihak dapat mengurangi pemborosan belanja negara. Sebab Ia bertekad memerangi kebocoran anggaran negara di semua tingkat, serta memastikan pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap kebocoran anggaran dan belanja negara.

“Saya mohon semua unsur terutama pimpinan daerah ikut bersama pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” tegasnya.

Sementara itu terkait dengan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6, Prabowo mengatakan katalog tersebut adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan kecepatan.

Prabowo memerintahkan seluruh transaksi semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog mulai 1 Januari 2025. (adv)

Pos terkait