Rusli Konsultasikan Empat Poin Pengadaan Pemprov Gorontalo Bersama LKPP

Gubernur Gorontalo, saat audiensi dengan Kepala LKPP, Roni Dwi, Kamis (20/05/2021). (Foto: Gorontaloprov.go.id)

60DTK, Gorontalo – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mendatangi kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Kamis (20/05/2021).

Rusli bersama rombongan Pemprov Gorontalo diterima oleh Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, dan sejumlah pejabatnya.

Bacaan Lainnya
Gubernur Gorontalo, saat audiensi dengan Kepala LKPP, Roni Dwi, Kamis (20/05/2021). (Foto: Gorontaloprov.go.id)

Kedatangan Rusli itu bertujuan untuk mengonsultasikan empat poin pengadaan yang dihadapi pemerintah daerah, di antaranya E-katalog Kemendikbud, e-katalog alat kesehatan, metode pengadaan rancang bangun (design and build) pembangunan RS Ainun Habibie, serta metode aplikasi Belanja Langsung (BeLa) Pengadaan.

Baca juga: Masyarakat Gorontalo di Makassar Akan Disiapkan Pemakaman Umum Oleh Pemprov Gorontalo

“Mengenai e-katalog bidang pendidikan dan e-katalog kesehatan itu akan disegerakan pada bulan Juni semua akan tayang, tetapi untuk komoditi yang belum ada sampai bulan Juni, disarankan untuk dilakukan tender cepat,” ujar Kepala Biro Pengadaan, Sultan Kalupe yang turut mendampingi Gubernur Gorontalo dalam pertemuan itu.

Berikutnya, terkait metode pengadaan rancang bangun RS Ainun, pengadaan itu dinilai penting untuk segera ditender. Namun, masalahnya anggaran belum tersedia, dan masih harus menunggu cairnya dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021.

Dikhawatirkan, pencairan PEN molor hingga pertengahan tahun, dan akan berdampak pada proses pengadaan.

Baca juga: Perjuangkan Anggaran Untuk Daerah, Begini Sosok Rusli di Mata Jubir Gubernur

“Metode pengadaan untuk pembangunan RS Ainun disarankan agar segera ditender konsultan manajemen konstruksinya, dan metode pengadaan menggunakan metode design and build walaupun anggarannya belum tersedia. Maksudnya agar tidak saling menunggu,” imbuh mantan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR itu.

Terkait aplikasi BeLa Pengadaan, Pemprov Gorontalo juga mulai menyetorkan data UMKM di Gorontalo yang akan didaftarkan LKPP di loka pasar ‘market place yang ada.

Harapannya, proses belanja langsung pengadaan seperti makan, minum, dan alat tulis kantor dengan transaksi di bawah Rp50 juta, dapat dilakukan melalui aplikasi. (adv)

 

Sumber: Gorontaloprov.go.id

Pos terkait