60DTK.COM – Penjabat Walikota Gorontalo, Ismail Madjid mengikuti rapat koordinasi bersama Kemenpan RB terkait penataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pada rapat itu Ismail mengatakan, masalah tenga non ASN ini bukan hanya menjadi perhatian dari pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga.
“Penataan tenaga kerja non ASN ini bukan hanya soal pengangkatan PPPK, tetapi juga bagian dari tanggungjawab kita bersama,” kata Ismail, Rabu (08/01/2025).
Oleh karena itu, Ismail menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Termasuk tenaga TPKD, ini perlu perhatian khusus,” tegasnya.
Lebih lanjut Ismail menjelaskan, pemerintah selama ini telah mempersiapkan serta melakukan pengakatan PPPK bagi tenaga non ASN.
“Di Kota Gorontalo sendiri, proses pengangkatan PPPK menjadi perhatian serius. Pada tahun 2024, pemerintah daerah hanya membuka 200 formasi,” jelasnya.
Meski telah melaksanakan pengangkatan, Ismail mengungkapkan tidak semua formasi dapat terpenuhi, karena standar kriteria yang belum terpenuhi.
“Hal ini disebabkan oleh standar kriteria yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh peserta, terutama untuk formasi tenaga teknis, guru dan tenaga kesehatan,” tambahnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus menjalin komunikasi dengan kementerian untuk memastikan proses penataan tenaga non ASN berjalan sesuai prosedur.
“Fokus utama adalah memastikan keadilan dan transparansi dalam seleksi, terutama untuk formasi tenaga teknis, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor strategis lainnya,” imbuhnya. (adv)
