60DTK, Gorontalo – Penyakit stunting di Provinsi Gorontalo menjadi perhatian Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Saat melaksanakan reses di Gorontalo, Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mempertanyakan penyebab angka stunting cukup tinggi dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah.
“Apa sebenarnya faktor utama penyebabnya? Apakah karena kemiskinan, pendidikan, atau kurangnya informasi kepada masyarakat? Upaya apa yang sudah dilakukan BKKBN dengan dukungan pemerintah daerah?,” tanya Yahya.
Menjawab pertanyaan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Hartati Suleman menjelaskan, penyebab utama tingginya angka stunting di Gorontalo karena faktor ekonomi dan pendidikan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat saat ini belum dilakukan secara merata.
“Hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2021, menunjukkan faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab utama stunting. Gorontalo menempati urutan keempat tertinggi tidak sekolah, artinya pada saat usia wajib sekolah, para ibu rumah tangga ini tidak bersekolah,” jelas Hartati.
Senada dengan hal ini, Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI Nofrijal menambahkan, angkah-langkah yang dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting yaitu menyiapkan data sasaran, baik yang berisiko stunting maupun anak-anak yang sudah terindikasi stunting. BKKBN juga telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), untuk Provinsi Gorontalo sebanyak 986 tim.
“Kami sudah melakukan pelatihan awal kepada pendamping keluarga ini. Kami yakin bisa menurunkan angka stunting di Gorontalo hingga 14 persen pada tahun 2024,” ujar Nofrijal.
Kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI dipimpin oleh Nihayatul Wafiroh. Turut serta mendampingi para pimpinan instansi dan lembaga mitra kerja, di antaranya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serta BPJS Kesehatan.
Dari Pemerintah Provinsi Gorontalo hadir Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, para asisten, staf ahli Gubernur, serta pimpinan instansi terkait. (ksm/rls)
