60DTK, Gorontalo – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamid Kuna menerima keluhan dari pihak SMK Negeri 1 Bulango Selatan terkait biaya administrasi yang dibebankan oleh pihak rumah sakit daerah kepada para siswa saat turun praktek kerja lapangan (PKL).
Hamid mengatakan, biaya PKL ini dibebankan khusus kepada para siswa SMK jurusan Asisten Keperawatan (Askep) saat mereka turun praktek lapangan. Mereka diharuskan membayar biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui perda.
“Ada satu hal tadi yang disampaikan kepala sekolah bahwa setiap mereka praktek di rumah sakit itu kadang kala itu ada biaya. Nah, saya berharap kepada pemerintah, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi untuk meniadakan biaya itu,” ungkap Hamid.
Oleh karena itu, Ia juga mengimbau kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk melakukan kordinasi dan komunikasi untuk mencari solusi masalah tersebut.
“Kalau perlu tidak ada keluar biaya, dan itu untuk meringankan orang tua, sebab itu kalau dibebankan ke sekolah itu tidak ada anggaran. Sehingga ini selalu dibicarakan dengan orang tua, jadi kita berharap masyarakat yang anak-anaknya yang sekolah di sini lebih senang sekolah di sini,” tegasnya.
“Jadi saya minta kalau boleh Kepala Dinas Pendikakan dan Dinas Kesehatan bicarakan ini, bagaimana menyiasati ini supaya orang tua tidak keluar biaya untuk anak-anaknya pada saat praktik di rumah sakit,” tandasnya. (adv)
Pewarta: Hendra Usman
