60DTK, Gorontalo – Gerakan Pemuda Peduli Rakyat Gorontalo (GPPRG) menolak politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Baca Juga: Politik Tidak Harus Jadikan Masyarakat Tercerai Berai
Sikap itu dikatakan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) GPPRG, Mais Nurdin saat melakukan aksi parlemen jalanan yang menyerukan Pilkada damai di Gorontalo, Selasa (13/3/2018).
Mais menilai, ada sejumlah gerakan yang bisa diidentifikasi sebagai teror kemerdekaan pemilih baik melalui survei-survei yang tidak kredibel, penyebaran pesan berantai yang bersifat destrukktif dan deskriminasi.
Baca Juga: Politik Tidak Harus Jadikan Masyarakat Tercerai Berai
“Terdapat penyebaran kebencian oleh oknum-oknum tertentu yang menggunakan identitas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), dan lain sebaganya,” ujar Mais dalam aksinya.
Atas dasar inilah lanjut Mais, pihaknya menolak dengan tegas segala bentuk politisasi SARA di Gorontalo. Lebih khusus lagi, untuk dua daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada yakni Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.
Baca Juga: Politik Tidak Harus Jadikan Masyarakat Tercerai Berai
Sehingga kata Mais, terwujudnya Pilkada maupun Pemilu yang berkualitas dan bersinergi menjadi tanggungjawab semua pihak. Baik pemerintah, penyelenggara, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.
Baca Juga: Politik Tidak Harus Jadikan Masyarakat Tercerai Berai
“Kami turun aksi ini dengan tujuan untuk mengajak masyarakat Gorontalo wujudkan Pilkada damai tanpa isu SARA dan money politic demi menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Gorontalo,” ungkap Mais.
Redaksi
