60DTK-Gorontalo : Untuk mencegah penyebaran virus corona (covid-19), Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta pemerintah pusat untuk memberi kewenangan lebih kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita sudah mengusulkan, tapi belum diterima. Apakah kita harus menunggu banyak korban terus kita diberi PSBB? Di Jakarta rumah sakit rujukannya banyak, di Gorontalo hanya satu dokter spesialis paru hanya dua, APD dan fasilitas lainnya juga serba kurang,” jelas Rusli, Jumat (24/04/2020).
“Berikan kami kewenangan dua bulan baik pemerintah provinisi, kabupaten/kota dan forkopimda untuk membenahi dari dalam. Kita akan tutup meski akan ada protes, kami akan jelaskan. Kecuali untuk transportasi bahan pokok, BBM, APD dan alat kesehatan,” ungkap Rusli.
Sampai saat ini, telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik. Aturan ini dinilai Rusli belum cukup, pasalnya sebelum mudik saja sudah ribuan orang keluar masuk Gorontalo.
“Nah apakah ini hanya saat mudik? Sebelum mudik saja, orang sudah keluar masuk. Ini maksud saya, berikan kita kewenangan baik gubernur, bupati, walikota, TNI/Polri untuk mengatur ini. Saya yakin masyarakat saya kalau diperingati dan diberikan sanksi, pasti mereka nurut,” tukasnya.
Rusli mengaku, sampai saat ini Ia merasa sudah melakukan berbagai upaya daerah hingga level kecamatan dan desa sudah cukup baik. Masalahnya, ada pada keluar masuk orang yang sulit untuk dikendalikan.
Di Gorontalo, dari 12 kasus positif corona disebabkan oleh orang yang melakukan perjalanan di luar daerah. Empat di antaranya merupakan transmisi lokal. (adv)
