Aparatur Sipil Negara Wajib Beri Layanan Publik Berkualitas

60DTK, Gorontalo – Pelayanan publik yang berkualitas merupakan satu keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh setiap Aparatur Sipil Negara.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada peluncuran pelayanan publik berkualitas yang berlangsung di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Senin (12/4/2021).

“Pelayanan publik yang berkualitas adalah satu keniscayaan atau satu keharusan, bukan semata-mata karena ada undang-undang tentang pelayanan publik, tetapi tugas kita sebagai aparatur adalah melayani rakyat,” kata Idris.

Terkait upaya peningkatan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, Idris menekankan lima hal yang harus dilakukan pimpinan dan jajaran OPD.

Aparatur Sipil Negara Wajib Beri Layanan Publik Berkualitas
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim memberi sambutan pada peluncuran peningkatan pelayanan publik berkualitas yang digelar oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, Senin (12/4/2021). Foto: Haris.

Pertama, seluruh aparatur dalam satu OPD harus memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsinya. Idris mengatakan dengan menguasai tugas dan fungsinya, seorang aparatur akan mampu menyusun program yang sejalan dengan visi pemerintah yakni terwujudnya masyarakat Gorontalo yang maju, unggul, dan sejahtera.

“Aparatur itu harus mampu bekerja dengan menyajikan data yang akurat. Jangan sampai ketika diminta pagi hari datanya sekian, tetapi besok harinya sudah berubah lagi,” tuturnya.

Kedua, pimpinan OPD harus mampu melakukan identifikasi, kajian, dan pemetaan jabatan, termasuk penyelarasan kebijakan jabatan fungsional sebagaimana yang diinstruksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketiga, seluruh OPD Provinsi Gorontalo harus menerapkan birokrasi yang smart melalui sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.

“Jadi ke depan tata kelola pemerintahan harus sudah berbasis elektronik agar lebih efektif, efisien, transparan, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Poin keempat yang menjadi arahan Wagub Idris yakni menyangkut perampingan organisasi yang secara otomatis akan berdampak pada hilangnya jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan. Kelima, perbaikan mental aparatur untuk mewujudkan birokrasi yang ramah.

“Pelayanan publik yang prima dengan dasar ketulusan dan semangat melayani harus menjadi prioritas yang utama,” tandas. (adv)

Sumber: gorontaloprov.go.id

Ikuti Kami

Ikuti perkembangan informasi disekitar anda melalui media sosial kami. Ubah hidupmu dengan membaca berita 60dtk.com

Related Articles